Mendag: BRICS Sepakati Mayoritas Substansi Perdagangan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyampaikan negara-negara anggota BRICS telah menyetujui sebagian besar substansi yang dibahas dalam Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS atau BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM), meskipun belum berhasil mencapai pernyataan bersama atau joint statement.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam sesi penutupan BRICS TMM di Jaipur, India, Jumat (7/8). Dalam pertemuan itu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan.

Menurut Budi, kerja sama BRICS perlu diarahkan pada langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat bagi perekonomian, khususnya negara-negara berkembang.

"Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Mendag Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Empat Agenda Utama Perdagangan BRICS

Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS kali ini membahas empat poin utama. Agenda pertama berkaitan dengan penguatan sistem perdagangan multilateral dengan World Trade Organization (WTO) sebagai inti.

Pembahasan tersebut juga menempatkan pembangunan sebagai fokus utama, memastikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat.

Agenda kedua menyangkut upaya meningkatkan internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu caranya melalui peningkatan akses pembiayaan perdagangan, termasuk prinsip-prinsip panduan dalam penilaian kredit serta Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting BRICS.

Sementara itu, agenda ketiga membahas Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains. Rencana kerja tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai nilai global yang tangguh, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Penguatan rantai nilai global itu mencakup digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, serta penguatan kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri.

Adapun agenda keempat berkaitan dengan BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders. Prinsip tersebut mendorong perdagangan jasa digital lintas batas, memperluas perdagangan intra-BRICS, meningkatkan keterampilan digital, serta memperkuat ekonomi digital di negara-negara berkembang.

Indonesia Tekankan Perdagangan Berbasis Aturan

Budi kembali menegaskan posisi Indonesia dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan.

Penegasan itu disampaikan di tengah meningkatnya tantangan perdagangan global. Negara-negara anggota BRICS dinilai perlu memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional sekaligus mendukung pertumbuhan negara berkembang.

"Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based) melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," tegas Mendag Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara