Sejarah Pajak Ternyata Sudah Ada Sejak 3.000 Tahun Sebelum Masehi

Harianjogja.com, JOGJA—Pajak saat ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Pungutan tersebut dikenakan melalui berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transaksi hingga kepemilikan barang dan aset.

Dana yang terkumpul kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun, kewajiban membayar pajak tidak selalu dipandang positif oleh masyarakat. Bagi sebagian kelompok, terutama masyarakat dengan pendapatan terbatas, kewajiban tersebut dapat dipersepsikan sebagai tambahan beban ekonomi.

Menariknya, praktik pemungutan yang menyerupai sistem perpajakan ternyata sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Salah satu bukti sejarahnya ditemukan di Mesir Kuno.

Sekitar 3.000 Sebelum Masehi (SM), peradaban Mesir di bawah pemerintahan Firaun telah menerapkan sistem pungutan kepada rakyat. Sistem tersebut menjadi salah satu contoh awal praktik perpajakan dalam sejarah.

Pajak untuk Membiayai Negara

Pada masa Mesir Kuno, pungutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara. Dana dan hasil yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga ketertiban sosial.

Pajak dikenakan terhadap berbagai objek, termasuk hasil pertanian, tekstil, tenaga kerja, dan sejumlah komoditas lainnya.

Penerimaan dari pungutan tersebut kemudian digunakan untuk mendukung kebutuhan negara. Konsepnya bahkan memiliki kemiripan dengan gagasan bahwa penerimaan dari suatu sektor dapat kembali digunakan untuk mendukung sektor yang sama.

Pertanian menjadi salah satu objek penting karena kehidupan masyarakat Mesir Kuno sangat bergantung pada hasil Sungai Nil.

Besaran Pajak Tidak Selalu Sama

Salah satu hal menarik dari sistem pungutan Mesir Kuno adalah besaran pajak tidak selalu diberlakukan secara sama terhadap seluruh objek.

Produktivitas lahan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran pungutan.

Lahan yang menghasilkan panen melimpah dapat dikenai pungutan lebih tinggi. Sebaliknya, lahan yang kurang produktif atau menghasilkan panen lebih sedikit dapat dikenai pungutan yang lebih rendah.

Sejarawan Moreno Garcia menjelaskan bahwa lahan pertanian dikenai pajak dengan mempertimbangkan produktivitas, kesuburan, serta kualitas tanah.

"Ladang-ladang dikenai pajak dengan cara yang berbeda-beda, dan tarifnya bergantung pada produktivitas ladang masing-masing dan kesuburan serta kualitas tanah," kata Moreno Garcia kepada Smithsonian Magazine.

Dengan sistem tersebut, kondisi objek pajak ikut menentukan besaran pungutan yang harus dibayarkan.

Ketinggian Sungai Nil Jadi Pertimbangan

Kondisi Sungai Nil juga memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan masyarakat membayar pungutan.

Para arkeolog menemukan bukti penggunaan nilometer, yaitu alat untuk mengukur ketinggian permukaan air Sungai Nil.

Nilometer pada dasarnya berupa struktur dengan penanda atau garis tertentu yang digunakan untuk mengetahui ketinggian air.

Ketinggian Sungai Nil sangat penting bagi petani karena banjir sungai dapat menentukan kondisi lahan pertanian dan hasil panen.

Jika permukaan air menunjukkan kondisi banjir yang berpotensi mengurangi hasil pertanian, kemampuan petani menghasilkan komoditas juga ikut terdampak. Dalam kondisi tersebut, pungutan yang dikenakan dapat lebih rendah.

Sebaliknya, ketika kondisi air mendukung pertanian dan lahan menghasilkan panen lebih banyak, pungutan dapat dikenakan lebih tinggi.

Dengan demikian, kondisi alam secara tidak langsung ikut diperhitungkan dalam sistem pemungutan pada masa tersebut.

Rakyat Juga Dibebani Kerja untuk Negara

Pungutan dalam bentuk barang atau hasil produksi bukan satu-satunya kewajiban masyarakat Mesir Kuno.

Masyarakat juga mengenal sistem kerja wajib atau rodi untuk berbagai proyek yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Warga dapat dikerahkan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan publik, mulai dari pengolahan lahan, kegiatan pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Artinya, masyarakat tidak hanya memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara, tetapi dalam kondisi tertentu juga memberikan tenaga untuk menjalankan proyek-proyek publik.

Kondisi tersebut membuat beban kewajiban masyarakat kepada negara cukup besar.

Pengemplang Pajak Sudah Ada Sejak Zaman Firaun

Seperti yang terjadi dalam sistem perpajakan modern, upaya menghindari pungutan ternyata juga bukan fenomena baru.

Samuel Blankson dalam buku A Brief History of Taxation (2007) mencatat adanya berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Salah satunya adalah bekerja sama dengan pencatat pajak. Subjek pajak dapat melaporkan penghasilan atau hasil produksi lebih rendah daripada kondisi sebenarnya agar jumlah pungutan yang harus dibayarkan ikut berkurang.

Cara lain dilakukan dengan memanipulasi pengukuran. Misalnya, masyarakat dapat mencoba mengakali timbangan ketika hasil produksi dihitung sebagai dasar pungutan.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan pajak telah muncul sejak sistem pungutan negara mulai berkembang.

Warisan Sistem Pajak dari Mesir Kuno

Sistem pungutan di Mesir Kuno memang sangat berbeda dengan perpajakan modern. Negara saat itu belum memiliki sistem administrasi, regulasi, dan instrumen perpajakan seperti yang dikenal sekarang.

Namun, prinsip dasarnya memiliki kesamaan, yakni negara mengumpulkan sebagian sumber daya dari masyarakat untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan kepentingan publik.

Pertimbangan terhadap produktivitas lahan dan hasil panen juga menunjukkan bahwa besaran pungutan pada masa tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi objek yang dikenai pajak.

Dari sinilah sejarah perpajakan memperlihatkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat dalam mengumpulkan sumber daya bukanlah sesuatu yang baru.

Jauh sebelum pajak modern mengenal berbagai jenis pungutan dan sistem administrasi yang kompleks, masyarakat Mesir Kuno sudah mengenal kewajiban memberikan sebagian hasil produksi kepada negara.

Warisan tersebut kemudian berkembang selama ribuan tahun dan mengalami perubahan mengikuti sistem pemerintahan serta kondisi ekonomi masing-masing negara.

Kini, pajak menjadi salah satu instrumen penting bagi negara untuk menghimpun penerimaan dan membiayai berbagai kebutuhan publik. Konsepnya telah jauh berubah, tetapi gagasan dasarnya tetap serupa: masyarakat memberikan sebagian sumber dayanya kepada negara untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.