Kejagung Periksa 3 ASN BGN Terkait Dugaan Korupsi MBG
Kejagung memeriksa tiga ASN BGN dan dua saksi lain terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
Warga mengantre membeli bahan bakar minyak (BBM), di sebuah SPBU di Kota Jogja. - Harian Jogja/Maya Herawati
Harianjogja.com, JAKARTA—Cara cek desil BPS lewat HP kini dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah. Masyarakat dapat mengetahui posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kanal Cek DTSEN BPS maupun laman Cek Bansos Kementerian Sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Salah satu informasi yang terdapat dalam DTSEN adalah desil, yakni pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Isu desil juga ramai dikaitkan dengan wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Namun, masyarakat perlu membedakan antara posisi desil dalam DTSEN dengan status pendaftaran kendaraan untuk BBM subsidi.
Link Cek Desil BPS Lewat HP
Masyarakat dapat menggunakan kanal Cek DTSEN BPS untuk mengecek atau memperbarui informasi DTSEN. BPS menyebut kanal tersebut dapat digunakan apabila masyarakat menemukan informasi diri atau keluarga yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain kanal BPS, pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman Cek Bansos Kemensos. Laman tersebut mencantumkan sumber data dari DTSEN serta informasi mengenai desil keluarga.
Cara Cek Desil BPS Lewat HP
Pengecekan desil melalui HP dapat dilakukan dengan membuka browser dan mengakses kanal Cek DTSEN BPS. Selanjutnya, ikuti instruksi yang tersedia pada laman tersebut.
Berikut langkah-langkahnya:
Cara Cek Desil Lewat Cek Bansos Kemensos
Selain melalui BPS, masyarakat dapat mengecek desil melalui laman Cek Bansos Kemensos. Pada laman tersebut, desil dijelaskan sebagai kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi.
Berikut cara mengecek desil lewat HP melalui Cek Bansos:
Apakah Desil Menentukan Pembelian Pertalite?
Desil dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar penentuan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program. Namun, BPS menegaskan desil bukan daftar penerima suatu program sehingga penggunaannya harus dilihat sesuai konteks program yang bersangkutan.
Dalam konteks Pertalite, pengecekan desil DTSEN perlu dibedakan dengan pengecekan status pendaftaran kendaraan melalui kanal Subsidi Tepat MyPertamina.
Kanal Subsidi Tepat menyediakan pengecekan status pendaftaran dengan memasukkan nomor polisi, nomor HP, dan NIK.
BPH Migas juga menyebut pengawasan penyaluran BBM subsidi diperkuat melalui pengendalian QR Code, penggunaan surat rekomendasi, dan pengawasan lapangan. Karena itu, mekanisme operasional pembelian BBM subsidi tetap perlu mengacu pada aturan resmi BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengecek posisi desil untuk mengetahui kondisi keluarganya dalam DTSEN dan potensi terdampak apabila pembatasan berbasis desil diterapkan. Namun, kebijakan operasional pembelian Pertalite tetap menunggu ketentuan resmi pemerintah.
Cara Cek Apakah Berpeluang Terdampak Pembatasan Pertalite
Untuk mengetahui apakah berpeluang terdampak pembatasan pembelian Pertalite, masyarakat dapat melakukan dua pengecekan berbeda.
1. Cek posisi desil di DTSEN
Pertama, masyarakat dapat mengecek posisi desil melalui kanal Cek DTSEN BPS atau Cek Bansos Kemensos.
Apabila posisi desil berada pada kelompok kesejahteraan tinggi, masyarakat perlu lebih mencermati perkembangan aturan pembatasan subsidi apabila nantinya pemerintah menggunakan desil sebagai salah satu parameter.
2. Cek status kendaraan di Subsidi Tepat
Kedua, masyarakat dapat mengecek status pendaftaran kendaraan melalui kanal Subsidi Tepat MyPertamina.
Pada laman pengecekan status pendaftaran Subsidi Tepat, pengguna diminta memasukkan nomor polisi, nomor handphone, dan NIK.
Langkah yang dapat dilakukan:
Pada laman Subsidi Tepat, Pertamina juga mencantumkan panduan untuk mendaftar dan mengelola akun Subsidi Tepat, mengunduh QR Code kendaraan, serta melakukan transaksi BBM subsidi.
Setelah data selesai diverifikasi, pengguna akan menerima instruksi untuk mengunduh QR Code kendaraan melalui email.
Desil BPS Bukan Penentu Otomatis Pembelian Pertalite
Pengecekan desil melalui kanal resmi pemerintah dapat membantu masyarakat mengetahui posisi keluarganya dalam DTSEN sekaligus memastikan informasi sosial ekonomi yang tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Namun, posisi desil tidak otomatis berarti seseorang pasti dapat atau tidak dapat membeli Pertalite. Untuk pembelian BBM subsidi, masyarakat tetap perlu mengikuti mekanisme resmi Subsidi Tepat dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
Jika pembatasan pembelian Pertalite berbasis desil nantinya diberlakukan, ketentuan final pemerintah akan menjadi dasar dalam menentukan mekanisme operasionalnya.
FAQ Cek Desil dan Pembelian Pertalite
1. Bagaimana cara mengecek desil BPS lewat HP?
Pengecekan dapat dilakukan melalui browser dengan mengakses kanal Cek DTSEN BPS. Masyarakat perlu mengikuti instruksi, memasukkan NIK dan data verifikasi lainnya, kemudian memeriksa informasi desil yang ditampilkan.
2. Apakah desil dapat menentukan pembelian Pertalite?
Desil dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program, tetapi bukan daftar penerima suatu program. Untuk pembelian Pertalite, masyarakat tetap harus mengikuti aturan resmi dan pengecekan melalui kanal Subsidi Tepat MyPertamina.
3. Bagaimana cara mengecek status kendaraan di Subsidi Tepat?
Buka laman Subsidi Tepat MyPertamina, masukkan nomor polisi, nomor handphone, dan NIK, kemudian ikuti instruksi verifikasi untuk melihat status pendaftaran kendaraan.
4. Apa yang harus dilakukan jika informasi desil tidak sesuai?
Jika informasi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat memperbarui data melalui kanal Cek DTSEN BPS.
5. Di mana lagi bisa mengecek desil selain melalui BPS?
Selain kanal BPS, masyarakat dapat mengecek desil melalui laman Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan NIK dan mengikuti instruksi yang tersedia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kejagung memeriksa tiga ASN BGN dan dua saksi lain terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
BGN memberikan suspend 30 hari kepada SPPG Sidoarjo Tanggulangin setelah 512 santri keracunan. Investigasi penyebab masih dilakukan.
Bioskop NSC di Wates ditargetkan beroperasi Oktober 2026. Investasi tahun pertama diperkirakan mencapai Rp17,4 miliar.
Kemenhub menaikkan batas maksimal fuel surcharge penerbangan domestik menjadi 40 persen seiring kenaikan harga avtur menjadi Rp23.315 per liter.
Gedung PLHUT Sleman mulai dibangun dengan konsep one-stop service untuk mengintegrasikan layanan administrasi hingga manasik haji dan umrah.
UNEP memproyeksikan suhu global melampaui 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan, meningkatkan risiko bencana dan ancaman kesehatan.