LPG 3 Kg Terancam Langka, Pertamina Minta Warga Beli di Pangkalan

Harianjogja.com, JOGJA—Kuota LPG 3 kilogram (kg) subsidi pada 2026 diproyeksikan tidak mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan konsumsi LPG bersubsidi tersebut mencapai 8,67 juta ton, sementara kuota yang ditetapkan pemerintah hanya 8 juta ton.

Kondisi itu membuat pengawasan distribusi menjadi penting, termasuk di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) terus mendorong masyarakat membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, mengatakan pembelian melalui jalur resmi diperlukan agar distribusi LPG bersubsidi dapat lebih mudah dikendalikan dan sesuai dengan peruntukannya.

Menurut dia, masih ditemukan penyalahgunaan LPG 3 kg oleh oknum. Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah membeli LPG subsidi melalui warung, kemudian memindahkan isinya ke tabung non-subsidi untuk dijual kembali.

Praktik tersebut memungkinkan LPG bersubsidi beredar di luar kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi.

"Nah itu kan kalau kita semua membeli di jalur yang normal lewat pangkalan ya tidak akan terjadi pembelian tidak sesuai peruntukan," ujarnya.

Karena itu, Pertamina JBT terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai jalur pembelian LPG 3 kg. Pangkalan resmi menjadi salah satu titik penting untuk memastikan distribusi dapat dipantau sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.

Selain edukasi, Pertamina JBT juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Perusahaan secara rutin menyampaikan laporan realisasi penyaluran LPG 3 kg kepada pemerintah daerah di DIY dan Jawa Tengah setiap bulan.

Data realisasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menentukan kebutuhan penyesuaian kuota.

Taufiq mengatakan koordinasi itu penting karena kondisi konsumsi di lapangan dapat menjadi pertimbangan ketika pemerintah mengevaluasi apakah alokasi LPG 3 kg perlu ditambah.

Pertamina juga mengajak pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap kelompok masyarakat maupun pelaku usaha yang menggunakan LPG subsidi.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan LPG 3 kg oleh hotel, restoran, dan kafe. Kelompok usaha tersebut bukan merupakan sasaran subsidi sehingga seharusnya menggunakan LPG nonsubsidi.

"Misalnya hotel, restoran, kafe itu kan dilarang menggunakan LPG subsidi. Nah itu terus-menerus digalakkan dan ditertibkan," lanjutnya.

Penambahan Kuota Bukan Satu-satunya Solusi

Persoalan LPG 3 kg tidak hanya berkaitan dengan jumlah kuota yang disediakan pemerintah. Ketepatan sasaran penerima subsidi juga menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan gas melon bagi masyarakat yang berhak.

Ketua DPD Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DIY, Aryanto Sukoco, menilai penambahan kuota saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut dia, meningkatnya konsumsi LPG 3 kg perlu dilihat dari berbagai faktor. Pertumbuhan kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat atau pelaku usaha yang tidak berhak menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.

"Solusinya menurut kami bukan hanya menambah kuota, tetapi yang lebih penting adalah memastikan subsidi LPG 3 kg semakin tepat sasaran. Masyarakat mampu dan usaha non-mikro perlu didorong menggunakan LPG nonsubsidi," ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan LPG 3 kg bukan semata-mata sebagai masalah kekurangan pasokan. Ketika LPG subsidi digunakan oleh kelompok yang tidak masuk sasaran, kuota yang tersedia untuk masyarakat penerima manfaat juga ikut tertekan.

Karena itu, pengawasan distribusi perlu berjalan bersama dengan upaya memastikan masyarakat yang berhak dapat memperoleh LPG subsidi secara mudah dan sesuai kebutuhan.

Aryanto mengatakan ketersediaan LPG 3 kg dan ketepatan sasaran subsidi harus dijaga secara bersamaan. Dengan mekanisme tersebut, tambahan kebutuhan akibat pertumbuhan konsumsi dapat diantisipasi tanpa membiarkan penggunaan LPG subsidi oleh kelompok yang seharusnya menggunakan produk nonsubsidi.

Bagi masyarakat DIY dan Jawa Tengah, pembelian melalui pangkalan resmi menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menjaga distribusi LPG 3 kg tetap berada pada jalur yang semestinya.

Sementara dari sisi pemerintah dan pelaku usaha, pengawasan terhadap distribusi serta penggunaan LPG subsidi menjadi penting agar potensi tekanan terhadap kuota tidak semakin besar.

Dengan proyeksi konsumsi nasional mencapai 8,67 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan kuota 8 juta ton, persoalan ketepatan sasaran akan semakin menentukan keberlangsungan pasokan LPG 3 kg bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.