Subsidi BBM-LPG 3 Kg 2027 Dipangkas, DPR Soroti Potensi Kesalahan Data Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA— Anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 mengalami perubahan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati penurunan pagu sebesar Rp11,4 triliun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, anggaran subsidi energi yang sebelumnya diusulkan Rp272,94 triliun turun menjadi Rp261,5 triliun. Penurunan itu sejalan dengan perubahan parameter volume penyaluran BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg).

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menjadi undang-undang (UU) pada Selasa (29/4/2026).

Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Turun

Dalam RAPBN 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR pada Agustus lalu, pemerintah semula mengusulkan pagu subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun.

Namun, angka tersebut mengalami perubahan setelah pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) hingga pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR dan pemerintah.

Selain total subsidi energi, parameter volume penyaluran juga ikut turun. Volume BBM berubah dari 20 juta kiloliter menjadi 19,56 juta kiloliter, sedangkan volume LPG 3 kg dipangkas dari 8,9 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton.

Perubahan tersebut membuat anggaran subsidi BBM jenis tertentu turun dari usulan awal Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun.

Sementara itu, subsidi LPG tabung 3 kg turun cukup besar, dari Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun.

Dengan demikian, total anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg menjadi Rp131,39 triliun, dari sebelumnya Rp142,83 triliun.

Subsidi Tetap Lebih Tinggi dari 2026

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran subsidi pada 2027 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun ini meskipun parameter volume penyalurannya lebih rendah.

Sebagai pembanding, pada APBN 2026, outlook belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp116,8 triliun.

"Subsidi naik [dari tahun ini] karena apa? Rupiahnya sudah naik, bos. Kan impor," jelas Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/9/2026).

Di sisi lain, anggaran subsidi listrik tidak mengalami perubahan dari usulan awal. Subsidi listrik tetap ditetapkan sebesar Rp130,1 triliun.

Asumsi Harga Minyak dan Nilai Tukar

Formulasi subsidi energi 2027 menggunakan sejumlah asumsi makro. Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$75 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS.

Asumsi tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2026 yang menggunakan ICP US$70 per barel dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

Meski anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg turun, Said melihat masih terdapat peluang belanja subsidi dapat kembali menurun pada masa mendatang.

Menurut dia, peluang tersebut tidak hanya berkaitan dengan asumsi harga minyak, tetapi juga penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diharapkan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Katanya dengan barcode atau sidik jari. Kalau itu terjadi, pasti lebih turun lagi, dalam pengertian tidak salah sasaran," tuturnya.

DPR Soroti Exclusion Error Data Subsidi

Namun, Said tidak meyakini jumlah penerima subsidi akan serta-merta turun hanya karena anggaran atau parameter penyaluran dikurangi.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menyoroti persoalan exclusion error dalam data pemerintah yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum kunjung dibenahi.

"Faktanya yang exclusion error 68 persen. Jadi, ceritanya bukan turun, exclusion error-nya terlalu tinggi. Sebenarnya kalau kami di Badan Anggaran tidak punya toleransi sampai exclusion error di 68%. Yang tidak berhak menerima 68 persen datanya, sehingga jangan kemudian ditarik turun [anggarannya]. Itu cara dangkal berpikirnya, dangkal dan provokatif," kata Said.

Sorotan tersebut muncul di tengah perubahan parameter penyaluran subsidi BBM dan LPG 3 kg untuk 2027. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati penurunan total anggaran subsidi energi dari Rp272,94 triliun menjadi Rp261,5 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com