Konsumsi 40% Penduduk Terbawah DIY Naik Jadi 16,91% pada 2026

Harianjogja.com, JOGJA—Fenomena downgrade gaya hidup mulai menjadi pilihan masyarakat di tengah tekanan daya beli. Masyarakat cenderung memilih barang dan layanan dengan harga yang lebih terjangkau untuk menyesuaikan kondisi keuangan rumah tangga.

Gambaran tersebut turut terlihat dari distribusi pengeluaran masyarakat di DIY. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, penduduk dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran, yakni 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah, dan 20% penduduk dengan pengeluaran teratas.

Per Maret 2026, kelompok 40% penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah menyumbang 16,91% dari total konsumsi penduduk DIY. Sementara kelompok 40% menengah menyumbang 34,30%, sedangkan 20% penduduk dengan pengeluaran teratas menyumbang 48,78% dari total konsumsi penduduk DIY.

Porsi Konsumsi Kelompok Terbawah Naik

Plt. Kepala BPS Provinsi DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan dalam enam bulan terakhir terjadi perubahan proporsi konsumsi dibandingkan September 2025.

Pada September 2025, kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah di DIY memiliki kontribusi sebesar 16,80% dari total konsumsi penduduk DIY. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 16,91% pada Maret 2026.

Kenaikan juga terjadi pada kelompok 40% penduduk dengan tingkat pengeluaran menengah. Pada September 2025, kelompok tersebut menyumbang 33,83% dari total pengeluaran penduduk DIY, kemudian meningkat menjadi 34,30% pada Maret 2026.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada kelompok 20% penduduk dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Endang menyebut proporsi konsumsi kelompok tersebut mengalami penurunan.

"Persentase konsumsi kelompok ini menurun sebesar 0,59 persen poin, dari 49,37% pada September 2025 menjadi 48,78% pada Maret 2026," ujarnya.

Downgrading Jadi Respons Rumah Tangga

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai fenomena downgrading merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata pilihan gaya hidup.

Rumah tangga berupaya mempertahankan konsumsi inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pada saat yang sama, pengeluaran yang lebih fleksibel atau tersier dikurangi ketika pendapatan mengalami tekanan atau ketidakpastian.

"Downgrading atau dikenal juga sebagai sachetization, downsizing ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup," ujarnya dalam keterangan resminya.

Dalam teori ekonomi, Wisnu menjelaskan kondisi tersebut lebih dikenal sebagai consumption smoothing. Konsep tersebut merupakan upaya rumah tangga menjaga konsumsi inti tetap relatif stabil dengan mengorbankan konsumsi yang lebih fleksibel.

Menurut Wisnu, masyarakat melakukan penyesuaian bukan karena semata-mata ingin berhemat. Ruang pilihan dalam mengatur pengeluaran justru semakin terbatas.

Kelas Menengah Perlu Jadi Perhatian

Wisnu menyebut persoalan utama bukan terletak pada praktik downgrading, melainkan skala dan kelompok masyarakat yang melakukannya. Jika hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat, penyesuaian tersebut masih dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sementara.

Namun, kondisi berbeda apabila fenomena tersebut meluas, terutama di kelompok kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional.

"Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah," ungkapnya.

Menurut Wisnu, terdapat dua faktor yang saling memperkuat terjadinya downgrading. Faktor pertama adalah pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan energi.

Kondisi tersebut membuat kemampuan belanja riil rumah tangga menyusut meskipun pendapatan nominal tidak mengalami perubahan.

Faktor kedua adalah menurunnya ekspektasi ekonomi. Masyarakat menahan konsumsi bukan hanya karena kemampuan keuangan berkurang, tetapi juga karena muncul kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi pada masa mendatang, termasuk keamanan pekerjaan.

Akibatnya, pola belanja yang sebelumnya bersifat rutin berubah menjadi lebih menahan.

"Dua faktor ini terlihat jelas di pola trade down yang terjadi, yakni perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis, serta maraknya pasar barang bekas. Pola ini menunjukkan bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut, bukan sekadar berhemat temporer menjelang satu momen tertentu," paparnya.

Tidak Semua Downgrading Berarti Kesejahteraan Turun

Meski demikian, Wisnu menilai tidak semua fenomena downgrading menunjukkan penurunan kesejahteraan. Penyesuaian konsumsi dapat terjadi secara wajar ketika kebutuhan rumah tangga berubah.

Contohnya, kondisi tersebut dapat terjadi ketika anak telah mandiri atau seseorang memasuki masa pensiun.

Sebaliknya, downgrading menjadi tanda adanya tekanan ekonomi ketika rumah tangga usia produktif harus menurunkan kualitas konsumsi karena keterbatasan anggaran.

"Di situ downgrading bukan lagi soal preferensi yang berubah, melainkan dipaksa oleh keterbatasan anggaran," paparnya.

Wisnu menjelaskan tekanan daya beli yang berlangsung lama juga dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian. Ketika masyarakat menahan konsumsi, aktivitas perdagangan dan jasa ikut melambat.

Kondisi tersebut dapat membuat pelaku usaha menunda ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Dengan demikian, tekanan konsumsi rumah tangga berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi.

"Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis. Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.