Jelang Nataru 2027, Kemenhub Uji Kelaikan Kapal Penumpang
Kemenhub menguji kelaikan kapal penumpang di sejumlah daerah untuk memastikan keselamatan pelayaran selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
Foto ilustrasi penjual cabai keriting. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Harga cabai merah secara rata-rata nasional mencapai Rp73.743 per kilogram pada minggu kedua November 2026. Angka tersebut masih jauh di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp55.000 per kilogram, meskipun sejumlah daerah mulai mencatat penurunan harga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga cabai merah masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sebanyak 226 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga komoditas tersebut atau mencakup 62,78 persen wilayah Indonesia.
"Kalau kita lihat pergerakan harga cabai merah secara rata-rata nasional, dia sudah jauh di atas HAP, saat ini berada pada kisaran Rp73.743 rata-rata nasional per kilogram," kata Amalia di Jakarta, Senin (16/11/2026).
BPS juga mencatat rentang harga cabai merah yang cukup lebar antardaerah. Harga tertinggi mencapai Rp200.000 per kilogram, sedangkan harga terendah tercatat sebesar Rp26.978 per kilogram.
Kondisi kenaikan harga terlihat di sejumlah daerah, termasuk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah tersebut, harga cabai merah mencapai Rp66.000 per kilogram atau naik 71,8 persen. Harga itu juga tercatat 20 persen di atas HAP.
Kenaikan juga terjadi di Kabupaten Ende. Harga cabai merah di daerah tersebut mencapai Rp63.000 per kilogram, meningkat 41,53 persen dan berada 15,7 persen di atas harga acuan pemerintah.
Selain dua daerah tersebut, BPS mencermati perkembangan harga di 206 kabupaten/kota lainnya. Pemerintah daerah diminta tetap memberikan perhatian terhadap pergerakan harga cabai merah di wilayah masing-masing.
Harga Cabai Rawit Turun di 215 Kabupaten/Kota
Berbeda dengan cabai merah, perkembangan harga cabai rawit menunjukkan tren penurunan pada minggu kedua November 2026. BPS mencatat harga rata-rata nasional cabai rawit sebesar Rp83.643 per kilogram, sedikit lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya.
Meski mulai turun, harga cabai rawit secara nasional masih berada di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp57.000 per kilogram. Penurunan harga telah terjadi di 215 kabupaten/kota berdasarkan pemantauan BPS.
Namun, kondisi tersebut belum merata. Masih ada 80 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit sehingga perkembangan komoditas ini tetap perlu dicermati.
Salah satu daerah dengan kenaikan harga cukup tinggi adalah Kabupaten Buton Utara. Harga cabai rawit di wilayah tersebut mencapai Rp151.000 per kilogram atau naik 90,68 persen.
Harga di Buton Utara itu bahkan sudah 165 persen di atas HAP. Kondisi tersebut menjadikan daerah ini salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pemantauan perkembangan harga cabai rawit.
Selain Buton Utara, BPS juga menyebut sejumlah daerah lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kaimana, Balangan, Buru Selatan, Boven Digoel, Natuna, dan Yahukimo.
Amalia menekankan pentingnya pemantauan terhadap daerah-daerah yang masih mengalami kenaikan harga. Terlebih, harga cabai rawit di sejumlah wilayah tersebut sudah jauh melampaui acuan yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, meskipun harga cabai rawit secara nasional mulai menunjukkan penurunan, kenaikan di 80 kabupaten/kota masih menjadi perhatian. Sementara itu, harga cabai merah masih berada jauh di atas HAP dengan kenaikan yang tercatat di 226 kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhub menguji kelaikan kapal penumpang di sejumlah daerah untuk memastikan keselamatan pelayaran selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
Polisi menangkap dua pelaku curanmor di Wates, Kulonprogo. Dua motor Honda Beat hasil curian dikembalikan gratis kepada pemiliknya.
Sebanyak 618 siswa MAN 5 Sleman mengikuti PLK Kokurikuler 2026/2027 dengan agenda edukasi keagamaan, budaya, kampus, dan industri.
Ketua DPRD Kota Jogja meminta Pemda DIY mengoordinasikan penanganan sampah sungai lintas wilayah. Sampah lima sungai mencapai 323,26 ton.
Pemprov Jateng membentuk Forkomsanda untuk mencegah kebocoran data, memperkuat keamanan siber, dan menjaga layanan publik digital.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.