Inflasi Pangan Tembus 5%, BI Perkuat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) mewaspadai inflasi pangan yang mencapai 5% pada September 2026, meski inflasi inti masih terkendali di level 2,8%. Untuk menjaga kenaikan harga pangan tetap dalam sasaran, bank sentral akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan), sekaligus menyiapkan berbagai instrumen guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam pertemuan itu, BI melaporkan perkembangan inflasi serta langkah-langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8%. Kami juga laporkan yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5%,” ujar Destry dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

BI perkuat koordinasi dengan Kementan

Inflasi pangan atau volatile food inflation menjadi salah satu komponen yang mendapat perhatian BI karena perlu dijaga agar tetap berada dalam sasaran inflasi. Untuk itu, bank sentral akan meningkatkan koordinasi dengan Kementan dalam upaya mengendalikan tekanan harga pangan.

Destry menyebut sasaran inflasi yang menjadi acuan BI berada pada kisaran 2,5% plus minus 1 poin persentase. Artinya, inflasi diharapkan berada dalam rentang 1,5% hingga 3,5%.

“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian. Bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5±1%,” ucapnya seperti dilansir RRI.co.id.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah BI untuk menjaga pergerakan harga pangan tetap sesuai sasaran. Di sisi lain, inflasi inti yang tercatat 2,8% pada September 2026 masih berada dalam kisaran sasaran tersebut.

BI siapkan intervensi untuk menjaga rupiah

Selain mengantisipasi tekanan harga pangan, BI menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

Instrumen yang disiapkan meliputi intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Non-Deliverable Forward (NDF), serta insentif biaya lindung nilai atau hedging.

Destry mengatakan insentif biaya hedging yang diterapkan sejak akhir Juni telah mendatangkan aliran dana masuk melalui transaksi swap dan DNDF. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar US$8 miliar hingga US$9 miliar.

“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki. Apakah itu bentuknya intervensi di spot, DNDF dan NDF ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging,” kata Destry.

Kebijakan moneter dievaluasi untuk menjaga stabilitas ekonomi

BI akan terus mengevaluasi instrumen kebijakan yang tersedia untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung kestabilan perekonomian nasional. Langkah tersebut dilakukan di tengah perhatian terhadap tekanan pasar keuangan global dan perkembangan inflasi dalam negeri.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementan, diperlukan untuk menjaga inflasi pangan agar tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan BI.

Dengan demikian, langkah bank sentral mencakup dua fokus utama, yakni pengendalian tekanan harga pangan melalui koordinasi lintas kementerian dan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui instrumen intervensi serta insentif lindung nilai.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.