Hashim Sebut 40% Ekonomi RI Berada di Sektor Abu-Abu

Harianjogja.com, JAKARTA—Founder Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang tidak tercatat dalam sistem resmi atau gray economy. Menurutnya, sektor tersebut diperkirakan mencapai 30% hingga 40% dari ekonomi nasional sehingga berpotensi membuat penerimaan negara, terutama dari pajak, belum tergarap optimal.

Dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Hashim mengatakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini berada di kisaran US$1,4 triliun hingga US$1,5 triliun. Namun, angka itu dinilai belum sepenuhnya menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi riil karena sebagian transaksi berlangsung di luar sistem formal.

"Bank Dunia telah memberitahu saya berkali-kali, mereka menilai ekonomi gray di Indonesia adalah sekitar 30% hingga 40% dari ekonomi nasional. Artinya, ekonomi kita jauh lebih besar, bukan US$1,5 triliun, melainkan lebih dekat dengan US$2,1 triliun. Itulah ekonomi yang sebenarnya," papar Hashim.

Hashim menjelaskan aktivitas ekonomi abu-abu dapat muncul dalam transaksi sehari-hari yang menggunakan uang tunai dan tidak disertai pencatatan atau pelaporan yang memadai. Kondisi tersebut membuat sebagian kegiatan ekonomi sulit terpantau oleh otoritas pajak.

Dia mencontohkan transaksi jasa yang dilakukan secara langsung tanpa disertai faktur atau invoice dan pemungutan pajak.

"Ketika pemangkas rambut datang ke rumah saya, saya membayarnya tanpa ada invoice, dan dia tidak mengenakan pajak 11%. Atau jasa pijat yang ke rumah, tidak ada invoice dan tidak ada pungutan 11%. Praktik ini terjadi di banyak tempat," jelasnya.

Rasio Penerimaan Negara RI Mandek di 12%

Hashim menilai besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat menjadi salah satu persoalan dalam meningkatkan rasio penerimaan negara atau revenue ratio. Dia menyoroti rasio penerimaan Indonesia yang disebut bertahan di level 12% terhadap PDB selama 13 tahun terakhir.

Angka tersebut berada di bawah Kamboja yang disebut mampu mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23%, meskipun kedua negara itu memiliki skala perekonomian yang berbeda dari Indonesia.

Hashim menilai kemauan politik menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki kinerja penerimaan negara.

"Kenapa Kamboja yang merupakan negara lebih kecil dan lebih miskin bisa mencapai rasio 18%, sementara kita hanya 12%? Jawabannya adalah kemauan politik [political will]," tegas Hashim.

Menurutnya, apabila Indonesia mampu meningkatkan rasio penerimaan negara sebesar enam poin persentase hingga menyamai angka Kamboja, tambahan penerimaan yang dapat dihimpun berpotensi mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahun.

"Perbedaan 6% itu artinya kita gagal mengumpulkan US$90 miliar setahun dari perputaran ekonomi kita. Jika kita bisa mengumpulkan dengan cara yang dilakukan Kamboja, kita bisa mencapai kekuatan finansial super," tambahnya.

Digitalisasi Ekonomi Jadi Salah Satu Langkah

Untuk memperluas pencatatan aktivitas ekonomi, pemerintah disebut bersiap mendorong digitalisasi ekonomi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyediakan rekening bank gratis bagi 30% penduduk Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan atau masuk kategori unbanked.

Selain itu, penyaluran bantuan sosial secara digital juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Dengan mekanisme digital, transaksi penyaluran bantuan diharapkan tercatat dalam sistem keuangan formal sehingga perputaran uang dapat lebih mudah ditelusuri.

Langkah digitalisasi itu diharapkan membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan keterlacakan transaksi ekonomi. Namun, besarnya potensi penerimaan yang dapat dihimpun tetap bergantung pada kemampuan pemerintah memperluas pencatatan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com