10 Anggota CONMEBOL Dukung Infantino di Pemilihan Presiden FIFA
Seluruh 10 anggota CONMEBOL mendukung Gianni Infantino dalam pencalonan Presiden FIFA 2027. Ia akan menghadapi dua kandidat lain.
Ilustrasi pajak. - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Estonia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan sistem perpajakan paling kompetitif di antara 38 negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2026. Posisi tersebut berdasarkan International Tax Competitiveness Index yang diterbitkan lembaga riset kebijakan pajak Tax Foundation.
Dalam indeks tersebut, Estonia memperoleh skor 100 atau menjadi negara dengan nilai tertinggi. Latvia berada di posisi kedua dengan skor 92,5, disusul Selandia Baru yang meraih 88,2 poin.
Swiss dan Lithuania melengkapi lima besar dengan skor masing-masing 86,8 dan 82,6. Hasil ini menunjukkan tiga negara Baltik, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania, berhasil masuk lima besar dalam pemeringkatan tahun ini.
Tax Foundation menyusun indeks dengan mengevaluasi lebih dari 40 variabel kebijakan perpajakan. Penilaian tersebut mencakup lima kategori, yaitu pajak perusahaan, pajak penghasilan individu, pajak konsumsi, pajak properti, serta aturan perpajakan lintas negara.
Indeks ini tidak mengukur negara mana yang memungut pajak paling sedikit. Fokus penilaiannya adalah daya saing dan netralitas sistem perpajakan, termasuk bagaimana aturan pajak memengaruhi investasi, keputusan bisnis, serta aktivitas ekonomi.
Berikut 10 negara yang memperoleh peringkat tertinggi dalam International Tax Competitiveness Index 2026 versi Tax Foundation:
Peringkat | Negara | Skor |
|---|---|---|
1 | Estonia | 100 |
2 | Latvia | 92,5 |
3 | Selandia Baru | 88,2 |
4 | Swiss | 86,8 |
5 | Lithuania | 82,6 |
6 | Luksemburg | 81,9 |
7 | Ceko | 79,4 |
8 | Australia | 78,9 |
9 | Turki | 76 |
10 | Hungaria | 75,6 |
Peringkat tersebut memperlihatkan bahwa negara dengan sistem perpajakan kompetitif tidak selalu berasal dari kawasan atau memiliki pendekatan kebijakan yang sama. Estonia dan Latvia, misalnya, menonjol dalam pengaturan pajak perusahaan. Sementara itu, Selandia Baru memperoleh nilai sangat baik pada kategori pajak konsumsi.
Salah satu faktor yang membuat Estonia menempati posisi teratas adalah kebijakan pajak perusahaan. Negara tersebut menerapkan pajak penghasilan badan sebesar 22 persen yang terutama dikenakan ketika laba perusahaan dibagikan, bukan ketika laba itu diperoleh.
Dengan skema tersebut, perusahaan yang mempertahankan laba untuk investasi kembali tidak langsung dikenai pajak atas laba yang belum dibagikan. Kebijakan ini dinilai memberi ruang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha dan mengalokasikan kembali keuntungan ke kegiatan produktif.
Estonia juga menerapkan tarif pajak penghasilan individu sebesar 22 persen. Selain itu, pajak properti di negara tersebut hanya dikenakan atas nilai tanah, bukan bangunan atau keseluruhan properti.
Latvia, yang berada di posisi kedua, juga memiliki sistem pajak perusahaan yang mengadopsi pendekatan serupa dengan Estonia. Sementara itu, Lithuania menonjol melalui tarif pajak perusahaan yang relatif rendah serta kebijakan yang memungkinkan perusahaan membebankan biaya investasi modal tertentu secara penuh.
Posisi suatu negara dalam peringkat keseluruhan tidak selalu mencerminkan keunggulan pada seluruh kategori pajak. Selandia Baru menjadi contoh paling jelas. Negara tersebut berada di peringkat pertama untuk kategori pajak konsumsi, tetapi hanya menempati posisi ke-31 dalam kategori pajak perusahaan.
Inggris juga memiliki perbedaan mencolok antara peringkat kategori dan posisi keseluruhan. Negara tersebut berada di urutan pertama untuk aturan pajak lintas negara, tetapi hanya menempati peringkat ke-30 secara keseluruhan.
Amerika Serikat berada di posisi ke-17 dalam pemeringkatan umum. Negara tersebut menempati peringkat kedelapan untuk pajak perusahaan, tetapi berada di posisi ke-37 untuk aturan pajak lintas negara.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian daya saing pajak merupakan gabungan dari berbagai aspek kebijakan, bukan hanya besaran tarif pajak perusahaan atau individu. Sistem yang unggul dalam satu kategori belum tentu memiliki struktur yang sama kompetitifnya pada kategori lain.
Tax Foundation juga membedakan daya saing pajak dengan besarnya beban pajak yang dibayarkan masyarakat dan perusahaan. Kedua hal tersebut mengukur aspek yang berbeda dari sistem perpajakan.
Daya saing pajak menilai struktur aturan, tingkat kerumitan, serta pengaruh kebijakan terhadap keputusan ekonomi. Sementara itu, beban pajak berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
Karena itu, negara yang memiliki sistem perpajakan kompetitif tidak otomatis menjadi negara dengan penerimaan pajak paling kecil. Sejumlah negara di Eropa, misalnya, mampu menerapkan struktur pajak yang dinilai kompetitif sekaligus mengumpulkan penerimaan untuk membiayai layanan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Seluruh 10 anggota CONMEBOL mendukung Gianni Infantino dalam pencalonan Presiden FIFA 2027. Ia akan menghadapi dua kandidat lain.
Khofifah menyebut rasio UMP Jatim 2027 terhadap KHL naik menjadi 72,94%. Namun, buruh menilai upah masih kurang Rp1 juta dari KHL.
Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin mundur setelah aturan mendadak pencegahan kecurangan AI memicu kekacauan ujian CSAT.
KKP meminta BGN menyajikan ikan laut dalam menu MBG minimal dua kali sepekan untuk meningkatkan protein anak dan penyerapan hasil nelayan.
Satpol PP Bantul menemukan alkohol murni dan minuman oplosan di bengkel sound system Banguntapan setelah menerima aduan warga.
Haedar Nashir menyebut empat kriteria wakil presiden ideal, mulai dari sejalan dengan presiden hingga memiliki relasi politik yang baik.