Soal BUMN Fund, Taspen Jogja Serahkan Keputusan pada Pusat

Harianjogja.com, JOGJA—Terkait adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara beberapa BUMN untuk mengucurkan BUMN Fund yang difokuskan untuk pendanaan proyek infrastruktur, PT Taspen Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pada kantor pusat. Baik terkait berapa besaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang akan diinvestasikan ataupun mekanisme yang akan diterapkan. 

Sebagaimana diketahui pada akhir Juni lalu, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jasa Raharja diajak oleh Kementerian BUMN untuk melakukan chip in dana pada tahap awal. Mereka menginvestasikan dana pada lembaga bentukan yang dinamai BUMN Fund yang bertugas mengelola dana pensiun dan asuransi pelat merah agar lebih optimal. 

Kepala Cabang PT Taspen Yogyakarta I Gde Agus Adisucipto mengatakan seluruh keputusan akan diambil di tingkat Pusat. Jika memang dianggap menguntungkan tentu saja, besaran investasi akan disesuaikan. Ia menyakini para pemegang keputusan mampu memilih dan memilah serta telah mempertimbangkan risiko serta keuntungan yang akan didapatkan. "Pada prinsipnya kami di daerah akan mematuhi apa-apa yang ditetapkan oleh Pusat," katanya kepada Harian Jogja, Jumat (6/7). 

Beberapa waktu yang lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan pendanaan melalui BUMN Fund harus segera dieksekusi mengingat tingginya kebutuhan pengerjaan proyek infrastruktur. BUMN Fund ini menurutnya bertujuan meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan pelat merah ketika akan menggalang dana. 

"Salah satu sumber yang dapat dialirkan untuk investasi adalah dana pensiun. Pasalnya penyelenggara DPLK memiliki dana yang harus dikelola untuk memberikan manfaat tambahan pendapatan bagi penggunanya," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.