Benarkah Ada Cadangan Emas di Ujung Kulon? Ini Penjelasan ESDM
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
Ilustrasi pembangunan perumahan/Bisnis Indonesia-Dedi Gunawan
Harianjogja.com, JAKARTA-Skema pembangunan rumah dengan uang muka (DP) nol persen hanya trik untuk menarik perhatian calon konsumen saja. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah.
Menurut dia, setiap pembelian rumah pasti memerlukan uang muka, hanya saja untuk "DP nol persen" itu uang mukanya dimasukkan ke skema angsuran.
"Sebenarnya DP nol persen itu \'gimmick\' saja, kalau menurut saya ya. Faktanya dia juga ada uang muka, cuma dicicil ke dalam angsuran, jadi itu sebenarnya \'gimmick\' saja," ujarnya usai menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Meski demikian, terkait rencana pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, dengan skema DP nol persen, Junaidi mengatakan APERSI tetap mendukung program Presiden Joko Widodo tersebut.
"Tidak masalah, kita dukung. Mau (DP) nol persen, kita dukung, satu persen saja kita dukung," tambahnya.
Untuk rumah bersubsidi, lanjut dia, penerapan uang muka dengan persentase rendah sebenarnya tidak akan menjadi beban, karena harga rumah bersubsidi itu sendiri sudah murah.
"Kalau DP nol persen itu untuk rumah-rumah komersial, yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir satu persen untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp1 juta-an, saya pikir itu kecil," jelasnya.
Junaidi juga mengatakan pembangunan rumah bersubsidi untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut lebih tepat jika dibangun di atas lahan milik negara, sehingga tidak menambah biaya pembelian lahan untuk pembangunannya.
"Saya pikir ini program bagus, karena kalau memang tanah itu tanah negara, saya pikir bisa untuk menjalankan itu. Saya pikir banyak tanah-tanah pemerintah yang bisa dibangun, dengan angsuran murah," ujarnya.
Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
"Yang jelas kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 21 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Operator drone meminta maaf setelah merekam latihan perdana Mauricio Pochettino di Manchester United. Rekaman itu memperlihatkan empat hal menarik.
Mario Aji gagal menembus 14 besar practice Moto2 Portugal 2026 dan harus memulai perjuangan dari sesi kualifikasi pertama atau Q1.
UPT Stadion Maguwoharjo memastikan tribun, lapangan, kursi, ruang stadion, dan dua gawang aman setelah suporter turun ke lapangan.
HP cepat panas saat dicas? Kenali enam penyebab, cara mencegahnya, dan tanda kerusakan baterai yang perlu diwaspadai.