Big Data Analytics Optimalkan Layanan BPJS Kesehatan

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar seminar internasional bersama sejumlah negara yang memiliki penyelenggaraan jaminan sosial, khususnya di bidang kesehatan. Tema besar yang diangkat dalam seminar ini terkait dengan pengelolaan big data di era digital dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan big data analytics ini telah membuka era baru untuk meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan masalah di bidang kesehatan. "Indonesia sedang menjadi laboratorium, yang mana orang belajar tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat. Seminar ini menjadi bagian dari sharing informasi, terutama tentang big data analytics yang diangkat menjadi tema utama," ungkap Fachmi di sela-sela acara International Seminar Big Data Analysis for Improving Health Policy di Grand Aston Hotel Yogyakarta, Rabu (7/11).

Fachmi memaparkan banyak institusi pelayanan kesehatan dan berbagai negara yang telah menguji coba pemanfaatan big data analytics, serta berhasil menyelesaikan masalah dasar dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Antara lain dalam mengurangi re-admisi, meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan.

Kendati demikian, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam menggunakan big data analytics untuk pelayanan kesehatan. Menurut Fachmi, big data analytics harus dipersiapkan secara sistematis dan berkualitas baik.

"Kami berharap, seminar ini dapat memberikan ruang untuk bertukar gagasan dan menggali lebih dalam optimalisasi big data untuk penyelenggaraan program jaminan sosial di masing-masing negara," jelas Fachmi.

Tokoh Dunia

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan seminar ini menghadirkan pembicara tokoh-tokoh asuransi atau jaminan sosial di bidang kesehatan. "Termasuk dari Inggris yang merupakan negara tertua dalam penyelenggaraan asuransi sosial masyarakat, terutama bidang kesehatan, yakni dari The National Health Service [NHS] England," ujar Bayu

Bayu memaparkan seminar ini digelar dengan menggandeng Joint Learning Networking (JLN), yakni suatu jaringan komunikasi organisasi yang bergerak di bidang asuransi, khususnya kesehatan. Organisasi ini beranggotakan kurang lebih 15 negara. Pembicara yang hadir antara lain dari The National Health Service (NHS) England, National Health Insurance Service (NHIS) South Korea dan National Health Insurance Scheme (NHIS) Ghana.

Dalam kegiatan ini, para delegasi penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan dari berbagai negara menyampaikan pengalaman dan penggunaan data kepesertaan yang besar ini. Bayu mengungkapkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan masyarakat yang baru empat tahun ini beroperasi telah merangkul lebih dari 205 juta peserta.

Berbagai strategi dan upaya dilakukan BPJS Kesehatan agar pada 2019 mendatang dapat merangkul 263 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Melalui sistem online, tentu peserta akan mudah mengakses informasi, selain itu, supaya peserta juga tidak menumpuk di fasilitas kesehatan, termasuk penyelesaian klaim rumah sakit," jelas Bayu.

Sampai dengan 1 November 2018, jumlah peserta JKN-KIS mencapai 205.071.003 jiwa, atau telah mencakup hampir 80% dari total populasi Indonesia. Sementara dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan sama dengan 22.194 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.456 rumah sakit, termasuk di dalamnya klinik utama di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.