Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global

Harianjogja.com, JAKARTA—Daya beli masyarakat dinilai harus tetap dijaga pemerintah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik serta lonjakan harga energi dunia. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kekuatan konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama penopang stabilitas ekonomi Indonesia dalam situasi global yang tidak menentu.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menegaskan struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kebijakan strategis yang tidak bisa diabaikan. Menurut dia, sekitar 53 persen aktivitas ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi masyarakat.

“Karena struktur ekonomi kita sangat tergantung kepada konsumsi, 53 persen konsumsi, mau tidak mau harus dijaga dan harus diselamatkan,” ujarnya dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Rizal menjelaskan tekanan ekonomi global saat ini juga dipengaruhi situasi ekonomi Amerika Serikat yang menghadapi tekanan fiskal serta perdagangan. Ia menyebut defisit anggaran negara tersebut telah mencapai sekitar 6,5 persen, sementara total utang pemerintahnya menembus kisaran 127 triliun dolar AS.

Kondisi tersebut, menurutnya, juga diperburuk oleh defisit perdagangan yang besar sehingga mendorong pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi ekspansif untuk menjaga stabilitas ekonominya.

“Sehingga kemudian membuat sebuah kebijakan ATE, ART atau hambatan dagang, kemudian kebijakan ekspansional seperti sekarang atau openship, di mana semuanya untuk menjaga stabilitas ekonominya Amerika,” kata Rizal.

Berbagai kebijakan tersebut dinilai turut memengaruhi dinamika perekonomian global dan dapat memberikan dampak terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Jika tidak diantisipasi secara tepat, tekanan global tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah potensi lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik. Saat ini harga minyak jenis Brent disebut telah mendekati bahkan berpotensi menembus angka 100 dolar AS per barel.

Jika tren tersebut terus berlanjut, tekanan inflasi energi dapat meningkat dan berpotensi memperlebar defisit fiskal negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia.

Selain itu, Rizal juga menilai volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar keuangan global berpotensi meningkat sehingga menambah tekanan terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dalam situasi tersebut, kelompok masyarakat menengah ke bawah dinilai menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Jika daya beli masyarakat melemah, maka konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional juga berpotensi mengalami perlambatan.

“Kebutuhan kebijakan tentu menuntut daya beli atau juga consumption rumah tangga ini diintervensi,” ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan agar guncangan eksternal tidak langsung memukul daya beli masyarakat.

Salah satu opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah menurunkan pajak penjualan bahan bakar minyak (BBM) sehingga kenaikan harga energi global tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat bantuan fiskal seperti transfer tunai atau subsidi tambahan guna menjaga kemampuan belanja rumah tangga.

“Sehingga intervensi ini harus dirancang untuk menahan guncangan eksternal itu agar tidak langsung menghantam daya beli,” kata Rizal.

Indef juga melakukan simulasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia melalui tiga skenario berbeda, yakni skenario ringan, sedang, dan berat.

Dalam simulasi tersebut, jika tidak ada kebijakan antisipatif, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun hingga sekitar 0,12 persen.

Namun demikian, dengan kebijakan penahan dampak seperti subsidi energi dan bantuan fiskal, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dinilai dapat ditekan sehingga dampaknya relatif lebih kecil.

Sementara itu, Pendiri Indef Didin S Damanhuri menyoroti risiko lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang dapat memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Didin menjelaskan jika harga minyak dunia rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel, defisit APBN Indonesia berpotensi meningkat hingga sekitar Rp240 triliun atau mendekati 4 persen.

Menurut dia, situasi tersebut masih bisa memburuk apabila konflik global berlangsung lebih lama. Jika perang berlangsung sekitar satu setengah bulan dan harga minyak melonjak hingga 150 dolar AS per barel, maka beban subsidi energi diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar Rp544 triliun dengan defisit APBN berada di kisaran 5 hingga 6 persen.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, apabila konflik global berlangsung antara dua hingga lima bulan dan harga minyak naik ke kisaran 180 hingga 200 dolar AS per barel, subsidi energi diperkirakan dapat membengkak hingga sekitar Rp884 triliun.

Kondisi tersebut menurut Didin berpotensi mendorong defisit APBN melampaui 6 persen, situasi yang dinilai menyerupai tekanan fiskal yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara