Bulog Terima 340 Aduan Penyelewengan Beras, 5 Mitra RPK Dicopot
Bulog menerima 340 aduan dugaan penyelewengan beras SPHP. Lima mitra RPK di Jakarta dicopot setelah terbukti melakukan pelanggaran.
Seorang pejalan kaku melintas di depan papan nama Kantor Danantara, jakarta. Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA—Perusahaan di Indonesia diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke lembaga pemerintah yang ditunjuk, yakni Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kebijakan tersebut menjadi salah satu ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan pengelolaan DCP nantinya berbeda dengan skema pencadangan dana pesangon yang selama ini dilakukan perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Menurutnya, dana dalam skema baru tersebut tidak akan dikelola oleh lembaga dana pensiun milik perusahaan. Undang-undang mengamanatkan pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
“Jadi kalau ditanya apakah Dana Cadangan Pesangon yang dimaksud dalam Undang-Undang 27/2026 adalah dana-dana yang dikelola oleh Dapen atau di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola karena Undang-Undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ini lembaga pemerintah,” ujar Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jumat (13/11/2026).
Kemnaker memberikan masa transisi selama satu tahun agar perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon. Dengan demikian, kewajiban pengalihan dana tersebut mulai berlaku pada Oktober 2027.
“Undang-Undang ini memberikan masa transisi 1 tahun. Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” jelasnya.
Perusahaan Diminta Siapkan Dana Pesangon
Indah menjelaskan pembentukan DCP mengharuskan perusahaan memperhitungkan kewajiban pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja dengan pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Artinya, perusahaan perlu menyiapkan perencanaan keuangan untuk memenuhi kewajiban pesangon dalam jangka panjang, termasuk ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sumber pendanaan harus jelas dan disetorkan kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola DCP.
“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah, nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi. Lembaga pemerintah yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon ini,” terangnya.
Meski demikian, teknis pelaksanaan pengalihan dana masih menunggu aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu hal yang belum dipastikan adalah perlakuan terhadap dana pesangon yang telah terkumpul sebelum UU No. 27/2026 diterbitkan.
Indah menyebut dana yang sebelumnya dikelola melalui DPLK atau Dapen berpeluang tetap berada di lembaga tersebut. Namun, kemungkinan seluruh dana lama juga harus dialihkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP masih terbuka, bergantung pada ketentuan teknis yang akan diterbitkan.
“Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum undang-undang ini lahir bisa jadi tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini,” terangnya.
Karena mekanisme tersebut belum ditetapkan, perusahaan diminta mulai membenahi administrasi dan menyiapkan data terkait jumlah pekerja serta kemampuan keuangan. Persiapan ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan seluruh dana pesangon yang telah terkumpul juga diwajibkan masuk ke lembaga pengelola DCP.
Indah turut mengingatkan perusahaan mengenai potensi sanksi pidana apabila mengingkari kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja.
Belajar dari Kasus Perusahaan Pailit
Pembentukan Dana Cadangan Pesangon, lanjut Indah, dilatarbelakangi persoalan perusahaan yang tidak mampu membayar hak pekerja ketika mengalami kebangkrutan atau kepailitan.
Ia mencontohkan kasus perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang tutup dan mengalami kepailitan pada awal 2026. Kondisi tersebut mengakibatkan hampir 11.000 pekerja tidak memperoleh pesangon.
Bahkan, hingga saat ini masih terdapat pekerja yang belum menerima haknya meskipun perusahaan tersebut telah diputuskan untuk diambil alih oleh Danantara.
Menurut Indah, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme pencadangan dana pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Tren kepailitan yang berujung pada pengingkaran kewajiban pembayaran pesangon dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan perlindungan ketenagakerjaan.
Melalui DCP, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana pesangon berlangsung secara terpusat. Skema ini juga ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja apabila terjadi PHK.
“Mencermati tren seperti itu dan juga tadi kita prinsip better late than never, maka Undang-Undang ini mengatur mengenai pentingnya Dana Cadangan Pesangon dan ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bulog menerima 340 aduan dugaan penyelewengan beras SPHP. Lima mitra RPK di Jakarta dicopot setelah terbukti melakukan pelanggaran.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pagu 2026 turun menjadi Rp268 triliun seiring perbaikan tata kelola program.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan