Stok Bulog 4,59 Juta Ton, Harga Beras Medium Masih Mahal

Harianjogja.com, JAKARTA— Harga beras medium di pasar masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meskipun cadangan beras Perum Bulog mencapai 4,59 juta ton. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengidentifikasi empat persoalan yang membuat ketersediaan stok belum sepenuhnya berdampak pada keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afaqa Hudaya, menyebut rata-rata harga beras medium pada Oktober 2026 mencapai Rp14.677 per kilogram. Harga tersebut berada di atas HET zona I sebesar Rp13.500 per kilogram dan zona II Rp14.000 per kilogram.

Menurut Afaqa, besarnya cadangan beras pemerintah tidak serta-merta membuat harga di pasar turun. Persoalan utamanya justru terletak pada distribusi stok dan efektivitas intervensi pemerintah.

Empat Penyebab Harga Beras Masih Tinggi

Faktor pertama adalah stok beras pemerintah yang masih terkonsentrasi di gudang sehingga belum sepenuhnya mengalir ke pasar. Kondisi tersebut berkaitan dengan penyerapan gabah dalam jumlah besar saat panen yang membuat pasokan gabah di tingkat penggilingan menipis.

Ketika produksi mulai menyusut akibat El Nino, penggilingan harus bersaing mendapatkan gabah yang jumlahnya terbatas. Persaingan tersebut mendorong kenaikan harga gabah dan kemudian berdampak pada harga beras di pasar.

“Karena stok terkonsentrasi di gudang pemerintah. Penyerapan besar-besaran ketika panen membuat gabah yang beredar di penggilingan itu menipis. Jadi ketika panen menyusut karena El Nino, penggilingan saling berebut gabah yang terbatas, sehingga harga gabah naik. Artinya ini harga beras di pasar juga ikut naik, meskipun gudang pemerintah penuh,” kata Afaqa dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (5/11/2026).

Penyebab kedua adalah volume intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belum sebanding dengan kebutuhan konsumsi nasional.

Afaqa mencatat penyaluran beras SPHP pada Oktober 2026 hanya sekitar 123.000 ton. Jumlah tersebut kurang dari 5% dari perkiraan kebutuhan beras nasional selama satu bulan.

“Kalau dilihat dari skala intervensi yang sekecil itu sulit berharap harga bisa tertahan secara signifikan. Jadi, ibaratnya kita punya air yang banyak di tandon, tapi yang dialirkan ke keran hanya sedikit, tertahan,” ujarnya.

Faktor ketiga berkaitan dengan kebocoran distribusi beras SPHP. Afaqa menyinggung temuan beras program tersebut yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Praktik itu menyebabkan sebagian beras yang seharusnya disalurkan untuk menjaga keterjangkauan harga tidak diterima konsumen sesuai sasaran program.

Sementara itu, penyebab keempat adalah risiko penurunan mutu beras akibat penyimpanan dalam waktu terlalu lama. Penurunan kualitas dapat mengurangi minat pasar sehingga efektivitas operasi pasar ikut terpengaruh.

“Masalah utama saat ini ada di penyaluran bukan di ketersediaan. Stoknya kan memang aman, tapi daya beli masyarakat ini tetap tertekan,” imbuhnya.

Indef Minta Distribusi SPHP Diperkuat

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indef meminta pemerintah mengoptimalkan penyaluran cadangan beras pemerintah dan meningkatkan volume SPHP secara bertahap.

Distribusi juga perlu diprioritaskan ke provinsi yang mengalami inflasi pangan tinggi. Pasar rakyat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu titik penyaluran agar beras lebih mudah dijangkau masyarakat.

Selain memperbesar volume distribusi, transparansi penyaluran perlu diperkuat untuk memastikan beras SPHP diterima konsumen sesuai peruntukannya.

Afaqa juga meminta pemerintah menutup celah penyimpangan dalam rantai distribusi, termasuk praktik pengemasan ulang beras SPHP menjadi produk premium. Ia menilai pelaku praktik tersebut perlu mendapatkan sanksi tegas.

“Tutup kebocoran penyaluran. Awasi rantai SPHP, kemudian sanksi tegas semua bentuk praktik-praktik rente pengemasan ulang beras SPHP, salah satunya yang menjadi beras premium, yang kemarin menjadi temuan, itu perlu untuk sanksi tegas,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi HET secara berkala agar penetapannya tetap mempertimbangkan biaya produksi dan perkembangan harga gabah aktual.

Afaqa mengingatkan tekanan harga pangan berpotensi berlanjut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika permintaan bahan pangan meningkat. Risiko tersebut perlu diantisipasi seiring perkiraan dampak El Nino terhadap produksi padi yang semakin terasa pada akhir 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.