Advertisement
Pemerintah Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWP
Rabu, 16 Januari 2019 - 22:12 WIB
Maya Herawati
Belanja online - Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah yang tidak mewajibkan para pedagang atau merchant untuk mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bertentangan dengan langkah pemerintah untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku e-commerce dengan konvensional.
Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Robert Pakpahan berdalih keputusan itu diambil karena, pengusaha rintisan belum sepenuhnya memiliki NPWP karena penghasilannya belum mencapai baseline penghasilan tidak kena pajak atau PTKP maupun pengusaha kena pajak (PKP).
"Kalau yang penghasilannya nol, ya tidak wajib NPWP lah," kata Robert di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Robert mengatakan bahwa, pihaknya akan segera menyusun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Isi perdirjen tersebut diantaranya akan mengatur mengenai waktu pelaporan NIK yang dilakukan oleh para pelaku usaha rintisan atau e-commerce.
"Karena dalam PMK itu, kalau enggak NPWP ya NIK," imbuhnya.
Robert tak menjawab secara detail saat ditanya mengenai proses pengawasan kepatuhan para pelaku rintisan. Dia hanya mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan keadilan supaya ekosistem berusaha sehat.
Poin soal kewajiban memberitahukan NPWP disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 6 dan 7 PMK No.210/2018. Bagian itu menjelaskan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace.
Namun demikian, dalam hal pedagang atau penyedia jasa belum memiliki NPWP, mereka dapat mendaftarakan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Ditjen Pajak atau yang disediakan oleh penyedia platform marketplace atau pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tarif Impor Elektronik Naik, Pemerintah Diminta Perkuat Industri Lokal
Ekbis | 8 hours ago
Kemenhub Turunkan Biaya Bahan Bakar untuk Diskon Tiket Pesawat Nataru
Ekbis | 10 hours ago
Hingga September, Penumpang KA di Stasiun Lempuyangan Tembus 4,17 Juta
Ekbis | 10 hours ago
Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik Hari Ini
Ekbis | 11 hours ago
Advertisement
Harga Telur, Bawang, dan Beras Kompak Naik Hari Ini 14 Oktober 2025
Ekbis | 11 hours ago
Purbaya Akan Ajak Danantara Tinjau Serapan Dana BTN
Ekbis | 14 hours ago
Impor BBM Swasta Masih Tahap Negosiasi, Kata Pertamina
Ekbis | 1 day ago
Rupiah Loyo di Awal Pekan, Melemah ke Rp16.582 per Dolar AS
Ekbis | 1 day ago
Harga Emas Antam dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 13 Oktober 2025
Ekbis | 1 day ago
Advertisement
Menkeu Purbaya Diminta Selamatkan Industri Tekstil
Ekbis | 1 day ago
Purbaya Usut Modus Arisan Faktur, Pengusaha Akali Insentif Pajak
Ekbis | 2 days ago
Di Ajang ISF 2025, Indonesia Catat Komitmen Investasi Hijau Rp278 T
Ekbis | 2 days ago
Harga Emas, Logam Mulia Diprediksi Menguat Pekan Depan, Ini Alasannya
Ekbis | 2 days ago
Harga Cabai Rawit dan Bawang Merah Kompak Turun
Ekbis | 2 days ago
Advertisement
China Klaim Kebijakan Ekspor Tanah Jarang Sah di Hukum Internasional
Ekbis | 2 days ago
Berita Pilihan
Advertisement
Calon Kadinkes dan Kadinsos Kulonprogo Ikuti Rangkaian Tes
Kulonprogo
| Selasa, 14 Oktober 2025, 21:47 WIB
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Wisata
| Senin, 13 Oktober 2025, 10:37 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Purbaya Akan Ajak Danantara Tinjau Serapan Dana BTN
- Harga Telur, Bawang, dan Beras Kompak Naik Hari Ini 14 Oktober 2025
- Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik Hari Ini
- Hingga September, Penumpang KA di Stasiun Lempuyangan Tembus 4,17 Juta
- Kemenhub Turunkan Biaya Bahan Bakar untuk Diskon Tiket Pesawat Nataru
- Tarif Impor Elektronik Naik, Pemerintah Diminta Perkuat Industri Lokal
- Langkah Danantara Capai Target Investasi Rp662,8 Triliun
Advertisement
Advertisement
Jaringan JIBI
© 2025 Harianjogja Digital Media. All rights reserved