Advertisement
Menhub Budi Karya Tanggapi Omongan Prabowo Soal Kerja Sama dengan Asing di Pelabuhan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kerja sama dengan asing di pelabuhan hanya terbatas pada pemanfaatan konsesi, sebagai cara untuk memangkas ketergantungan pada APBN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi menyebutkan, satu pelabuhan saja membutuhkan dana APBN setidaknya Rp10 miliar. Untuk mengurangi dependensi pada APBN, pemerintah mendesain proyek-proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Advertisement
"Jadi, yang dikerjasamakan hanya konsesi. Salah besar kalau kita menjual Tanah Air," ujarnya dalam Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut 2019, Senin (8/4/2019).
Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat kandidat capres, mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengizinkan asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia.
Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan (OP, KSOP, UPP) kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
Budi menyebutkan kerja sama pengelolaan pelabuhan dengan asing sejauh ini baru dilakukan di Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.
Di Tanjung Priok, Jakarta International Container Terminal (JICT) dikelola oleh perusahaan patungan antara PT Pelindo II (Persero) dan Hutchison Ports Holding (HPH) sejak 1999. Bersama dengan PT Hutchison Ports Indonesia pula, Pelindo II juga membangun dan melakukan joint operation (JO) Terminal Peti Kemas (TPK) Koja sejak 1998.
Pelindo II juga menbentuk perusahaan patungan dengan Mitsui & Co., Ltd.,PSA International Pte Ltd, dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) menjadi PT New Priok Container Terminal (NPCT) 1 untuk mengoperasikan Terminal Kalibaru 1 (NPCT 1) sejak 2016.
Sementara itu, di Tanjung Perak, Pelindo III bersama-sama DP World--setelah mengakuisisi P&O Dover (Holdings) Limited--mengelola Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) sejak 2006. Privatisasi TPS oleh P&O Dover berlangsung mulai 1999 dengan kepemilikan saham 49%.
Kendati demikian, Budi meminta Ditjen Perhubungan Laut mengevaluasi kerja sama itu apakah selama ini fair untuk Indonesia. Ke depan, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta untuk mengelola beberapa pelabuhan dengan skema KPBU.
Sebanyak 14 pelabuhan tengah disiapkan, meliputi Anggrek, Bau-bau, Belang-Belang, Tahuna, Tobelo, Wanci, Serui, Kaimana, Pomako, Saumlaki, Dobo, Banggai, Labuan Bajo, dan Namlea.
"Apabila Dobo dan Gorontalo [Pelabuhan Anggrek] bisa dikerjasamakan dengan swasta, paling tidak APBN-nya satu tahun Rp50 miliar itu bisa dipakai untuk membangun Rote, Miangas, pulau-pulau di sekitar Papua," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
Advertisement
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Usai Libur Lebaran, Harga Cabai, Daging, Bawang Merah dan Gula Kompak Naik
- INNSiDE Yogyakarta Umumkan Pemenang Grand Prize Bu Iin
- Antisipasi Perang Iran Israel, Program Gas Murah Bakal Dilanjutkan
- PT KAI Sebut KA Joglosemarkerto Jadi Favorit saat Libur Lebaran
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
Advertisement
Advertisement