Advertisement
Pasca Putusan MK, Pemerintah Perlu Lakukan Ini untuk Bidang Ekonomi
Massa aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi melakukan unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6/2019). - Antara/Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah perlu memastikan berbagai instrumen fiskal yang telah diberikan bisa mendorong investasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati menyebutkan investasi menjadi salah satu komponen menjaga supaya pertumbuhan ekonomi bisa terus berkelanjutan. Sehingga, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pasca putusan tersebut sangat menentukan minat para investor.
Advertisement
"Sekarang kalau terjadi instabilitas politik, tentu akan menjadi pertimbangan para investor. Tetapi selain stabilitas, langkah yang akan dilakukan akan sangat menentukan," ungkap Enny, Kamis (27/6/2019).
Kendati demikian, Enny juga menyinggung iming-iming pemerintah kepada para investor dalam bentuk insentif fiskal juga tak akan efektif tanpa kepastian baik itu terkait hukum maupun waktu.
Pasalnya, pada dasarnya, jika merujuk ke struktur peringkat kemudahan berusaha, selain persoalan-persoalan yang terkait dengan insentif, masalah kepastian juga kerap menjadi kendala bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu memperhatikan dengan serius soal kepastian tersebut. Review terhadap kebijakan yang telah diterapkan juga perlu dilakukan untuk menjamin efektivitasnya.
"Ini yang menjadi persoalan, sementara insentif fiskal pasti senang para investor. Persoalannya banyak orang yang telah mengantongi persetujuan, tapi tak kunjung direalisasikan karena masalah kepastian tadi," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
Hingga Juli 2025, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp7.089 Triliun
Advertisement
Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
BI Rate Turun, OJK Imbau Bank Sesuaikan Tingkat Bunga Bertahap
Isu Merger dengan Garuda Mencuat, Ini Respons Dirut Pelita Air
Advertisement
Harga Beras Khusus di Ritel Modern Akan Diatur Pemerintah
Modal Asing Rp14,2 Triliun Kabur Pekan Ini
Alasan dan Skema Merger Pelita Air dan Garuda
5 Bank Disuntik Rp200 Triliun, Begini Penjelasan Indef
Advertisement
Pakar UGM: Kesinambungan Kebijakan Fiskal Jadi Kunci Stabilitas Pasar
Berita Pilihan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
- Pendiri Wings Group, Harjo Sutanto Meninggal Dunia
Advertisement
Tabrak Truk di Jalan Ngawen Gunungkidul, Pemotor Meninggal Dunia
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Hingga Juli 2025, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp7.089 Triliun
- Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
Advertisement
Advertisement
