Advertisement
Menkeu: Pemerintah Otoriter, Investasi Datang. Pemerintah Demokratis, Investasi Kurang
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan investasi sangat ditentukan oleh jaminan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.
Menurutnya, sejak krisis moneter, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun dan tidak pernah kembali tumbuh besar layaknya saat orde baru.
Advertisement
"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri, Selasa (16/7/2019).
Saat ini, dapat dilihat bahwa investor tidak memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi, yang terpenting kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin oleh pemerintah.
BACA JUGA
"China kita bisa lihat bahwa sistem politik cenderung terkontrol sehingga investasinya terjamin. Di sini kita ingin kita tetap demokratis tapi tetap menarik investasi," lanjutnya.
Oleh karena itu, Sri mengungkapkan pihaknya terus menggenjot kebijakan fiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja pemerintah dalam rangka pengembangan SDM.
Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib mengalokasikan 20% dari seluruh anggaran untuk pendidikan.
Sri Mulyani juga menekankan pihaknya melalui insentif pajak terbaru melalui PP No. 45/2019 memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan vokasi serta melaksanakan riset.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BSI Salurkan Zakat Rp289 Miliar ke BAZNAS, Terbesar di Indonesia
Serapan Anggaran di DIY Masih Rendah, TKD Jadi Penopang
Harga Plastik di Jogja Melonjak hingga 70 Persen, Penjualan Anjlok
Ribuan Pelari Kalcer Ramaikan Run The City by Grand Filano di 8 Kota
Advertisement
Isu Pembatasan BBM Mulai Berlaku 1 April, Ini Tanggapan Pertamina
Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
Stok Melimpah, Pasokan BBM dan LPG di DIY dan Jateng Aman
Per 1 April 2026 Isi BBM Bersubsidi Dibatasi dan Wajib Catat Nopol
Pengamat UGM: Batasi BBM Subsidi untuk Redam Dampak Krisis Minyak
Advertisement
Arus Balik Belum Surut, 51.389 Penumpang Padati Stasiun di Jogja
Investor Baru Jogja Tembus Ribuan dalam Sebulan
Koperasi Desa Bakal Sediakan Kredit, Bunga Dipatok 6 Persen per Tahun
KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Harga Minyak Naik Tekan Rupiah Mendekati Level Psikologis
Advertisement
Inflasi DIY Maret 2026 Diprediksi Nyaris 1 Persen
Berita Pilihan
- Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
Advertisement
Hujan Deras Guyur Puncak Merapi hingga Dini Hari, Waspada Lahar Hujan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
