Menkeu: Pemerintah Otoriter, Investasi Datang. Pemerintah Demokratis, Investasi Kurang

Menkeu: Pemerintah Otoriter, Investasi Datang. Pemerintah Demokratis, Investasi KurangMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
16 Juli 2019 14:47 WIB Muhamad Wildan Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan investasi sangat ditentukan oleh jaminan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Menurutnya, sejak krisis moneter, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun dan tidak pernah kembali tumbuh besar layaknya saat orde baru.

"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri, Selasa (16/7/2019).

Saat ini, dapat dilihat bahwa investor tidak memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi, yang terpenting kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin oleh pemerintah.

"China kita bisa lihat bahwa sistem politik cenderung terkontrol sehingga investasinya terjamin. Di sini kita ingin kita tetap demokratis tapi tetap menarik investasi," lanjutnya.

Oleh karena itu, Sri mengungkapkan pihaknya terus menggenjot kebijakan fiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja pemerintah dalam rangka pengembangan SDM.

Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib mengalokasikan 20% dari seluruh anggaran untuk pendidikan.

Sri Mulyani juga menekankan pihaknya melalui insentif pajak terbaru melalui PP No. 45/2019 memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan vokasi serta melaksanakan riset.

Sumber : Bisnis.com