Advertisement
DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai memberatkan sebagian masyarakat, terutama peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Untuk itu, Komisi IX DPR meminta pemerintah mencari solusi atas masalah tersebut.
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Jakarta, Senin, Komisi IX DPR menyatakan kesimpulan rapat kerja pada 12 Desember 2019 tentang penggunaan kelebihan dana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang akan digunakan untuk menutup selisih kenaikan peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja tidak dapat dilaksanakan.
Advertisement
Oleh karena itu, Komisi IX DPR meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan berkoordinasi dan berkonsolidasi mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
Komisi IX DPR akan mengagendakan kembali rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 untuk membahas solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi IX DPR sempat mengancam menghentikan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan karena pemerintah tetap menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
"Kesimpulan paparan Menteri Kesehatan yang sudah disampaikan belum bisa memberikan solusi defisit JKN selain menaikkan iuran. Lalu buat apa kita bicara lagi di sini?" kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.
Ketika membuka rapat kerja, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene juga menyampaikan di media muncul opini bahwa rekomendasi DPR soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpeluang melanggar undang-undang.
Padahal, rekomendasi yang dimaksud tersebut adalah kesimpulan rapat bersama Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang merupakan salah satu dari usulan Menteri Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning justru menuding bahwa permasalahan tersebut sengaja diciptakan agar Komisi IX DPR hanya fokus membahas defisit BPJS Kesehatan.
"Apa memang diciptakan seperti ini agar kita ribut, fokus bahas BPJS Kesehatan terus sehingga lalai mengawasi anggaran-anggaran lain?" tanya Ribka.
Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta Komisi IX DPR memberikan kesempatan untuk mencari jalan keluar mengatasi defisit BPJS Kesehatan.
"Berikan saya kesempatan cari tidak memberikan jalan keluar sekarang karena membutuhkan data yang lengkap dan komitmen," kata Terawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BP Tapera Salurkan Pembiayaan Rumah FLPP Rp17,24 Triliun untuk 33 Provinsi
- Bank Mandiri Siap Penuhi Ketentuan Pemblokiran Rekening Judi Online
- Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg
- Pertumbuhan Ekonomi RI Menguat, Tekstil Negara Maju Serbu Pasar Domestik
- Kembangkan Wisata Halal, Jumlah Hotel Syariah di Indonesia Naik 500%
Advertisement

Jadwal keberangkatan KA Bandara YIA dari Stasin Tugu Jogja, Jumat 29 September 2023
Advertisement

Di Coober Pedy, Penduduk Tinggal dan Beribadah di Bawah Tanah
Advertisement
Berita Populer
- Perwakilan TikTok Indonesia Klaim 7 Juta Kreator Kehilangan Pendapatan
- Gelar Makan Malam & Fashion Show, Swiss-Belboutique Kenalkan Chadis Rooftop untuk Event Berkelas
- Dipantau Khusus! Ini 17 Kode Huruf Emiten Bermasalah Bagi Saham
- Resesi Dikhawatirkan Jokowi dan Sri Mulyani Tak Terbukti, Ini Alasannya
- Harga Emas Antam Hari Ini di Pegadaian Turun Rp6000 Menjadi Rp1.093 Juta per Gram
- TikTok Dilarang Jualan, Ini Bedanya Social Commerce dan E-Commerce
- Pasar Tanah Abang Sepi, Asosiasi E-Commerce Klaim Bukan karena TikTok Shop
Advertisement
Advertisement