Advertisement
Ginandjar Kartasasmita Sebut Semua Investasi Jepang Lancar
Advertisement
JAKARTA— Semua investasi Jepang berjalan lancar dan sesuai rencana. Hal tersebut disampaikan oleh politisi senior Ginandjar Kartasasmita.
“Saya gembira mencatat bahwa meskipun di tengah pandemi hubungan ekonomi kedua negara tetap berjalan, bahkan di bidang perdagangan telah terjadi peningkatan dalam dua tahun terakhir ini,” katanya, dalam rilis yang diterima Harianjogj.com, Sabtu (3/11/2022).
Advertisement
Hal itu ia sampaikan dalam acara jamuan makan malam di Jakarta untuk menyambut delegasi pengusaha Jepang. Sejak pandemi Covid-19, ini adalah delegasi pengusaha Jepang pertama yang datang ke Indonesia. Mereka dipimpin oleh Ketua Himpunan Persahabatan Jepang-Indonesia (Japinda), yang juga mantan perdana menteri Jepang, Yasuo Fukuda.
Rachmat Gobel, wakil ketua DPR dan juga ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, juga hadir dalam acara tersebut. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, juga hadir. Ginandjar mengatakan, para pengusaha itu mewakili perusahaan-perusahaan besar di Jepang.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Rp450 Triliun pada 2023
Lebih lanjut Ginandjar mengatakan, proyek-proyek strategis nasional Indonesia-Jepang juga berjalan sesuai rencana seperti MRT Jakarta, pelabuhan Patimban, proyek “proving ground”, dan berbagai kegiatan kerja sama lainnya.
Kunjungan Fukuda dan para pengusaha Jepang itu, katanya, dapat memelihara momentum KTT G-20 yang baru berlangsung dengan sukses di Bali. Hal tersebut, katanya, juga makin memperkuat komitmen kerja sama dan persahabatan kedua negara yang telah berlangsung 64 tahun. Namun Ginandjar menekankan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat memetakan arah baru di atas landasan yang telah dibangun selama ini. “Yaitu dengan perhatian kepada ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi skala menengah-kecil,” katanya.
Ginandjar yakin banyak hal yang telah dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi maupun dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Di sini saya ingin memberi beberapa catatan khusus. Indonesia berpotensi menjadi ekonomi hijau yang besar, karena memiliki berbagai sumberdaya alam yang berlimpah termasuk mineral untuk menjadi sumber bahan baku ekonomi hijau. Selain itu, di Indonesia sedang terjadi “digital boom” yang akan mengubah pola bisnis serta memotori pertumbuhan ke masa depan, dan mengatasi masalah logistik yang menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi selama ini,” katanya.
Selain di bidang ekonomi, kata Ginandjar, faktor yang mendukung prospek masa depan, Indonesia telah menemukan jalan untuk
memadukan demokrasi dengan reformasi ekonomi. “Di Indonesia telah terbentuk sistem politik pluralistik yang meskipun tidak sempurna tapi telah menghasilkan stabilitas politik dan harmoni sosial. Berbeda dengan banyak negara demokrasi lain, Presiden Jokowi berhasil membangun koalisi besar, yang disebut tenda besar, yang di dalamnya termasuk pesaing-pesaing politiknya,” katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Perpres 19/2024 dan Sinergi Kementerian Bakal Percepat Pengembangan Industri Gim RI
- Aturan Impor dalam Permendag Nomor 36 Ditunda
- Harga Cabai Mahal, Mendag: Indonesia Butuh Sistem Tanam yang Tidak Terpengaruh Cuaca
- Pelaku Industri Sebut Aturan Baru Kripto OJK Wujud Komitmen OJK Kembangkan Teknologi Keuangan RI
- Daop 6 Yogyakarta Batalkan 4 Perjalanan KA Imbas Banjir di Semarang
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City yang Laporkan Pengembang Ke Polda DIY Bertambah
Advertisement
Ribuan Wisatawan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Rangkaian Hari Raya Nyepi d Badung Bali
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja untuk Penuhi Stok Lebaran 2024
- PHRI DIY Sebut Peminat Buka Bersama di Hotel Menurun
- Kemiskinan Argentina Kian Menjadi, Warga Berburu Makanan di Tempat Sampah
- Diklaim Usung Performa 3 Kali Lipat Lebih Baik, PS5 Pro Bakal Dirilis Sony Tahun Ini
- Penjaminan Dana Pihak Ketiga Belum Berlaku untuk Pinjol, Begini Penjelasan OJK
- Driver Ojol Wajib Diberi THR, Ini Ketentuan Detailnya
- Dugaan Debitur Fraud hingga Rp2,5 Triliun, LPEI Bakal Ikuti Proses Hukum
Advertisement
Advertisement