Dirut Pertamina Ungkap Depo Plumpang Tak Akan Sepenuhnya Direlokasi

Harianjogja.com, JAKARTA—PT Pertamina (Persero) menyatakan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina Plumpang tak akan sepenuhnya direlokasi ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di kawasan Kalibaru. 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, relokasi hanya dilakukan terhadap sebagian fasilitas di Depo Pertamina Plumpang, terutama fasilitas BBM retail. Artinya, aktivitas Pertamina di kawasan Plumpang masih akan tetap ada. 

"Relokasi itu sebagian saja, yaitu BBM retail karena di situ hari ini pun ada pengisian truk tangki sampai 1.000 kali sehingga kalau dengan kondisi hari ini jalanan berbaur dengan masyarakat dan di sekitar situ juga sudah sangat padat dengan penduduk," ujar Nicke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Jakarta, Selasa (14/3/2023). 

BACA JUGA : Ternyata Ini Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Adapun, Depo Plumpang dengan luasan lahan mencapai 48.352 hektare (ha) itu memiliki kapasitas tangki penyimpanan BBM hingga 324.535 kiloliter (kl). Depo plumpang memasok BBM untuk 790 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di 19 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Cakupan pasokan Plumpang itu mengambil bagian 15 persen dari keseluruhan kebutuhan BBM nasional.

Tak hanya penyimpanan BBM, Depo Plumpang juga memiliki fasilitas lain, seperti penyimpanan liquefied petroleum gas (LPG), pelumas, pusat studi lubricant, dan fasilitas lainnya.

“Kalau [Plumpang] ini kita off-kan maka value chain ini kan terputus sehingga akan mengganggu distribusi, maka pembangunan buffer zone ini penting, karena opsi untuk menutup sekarang tidak mungkin,” kata Nicke.

Dengan demikian, Nicke menggarisbawahi, pihaknya bakal berfokus untuk membangun buffer zone di sekitar TBBM Plumpang agar pasokan BBM nasional tetap terjaga. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa Depo Plumpang dapat direlokasi ke lahan reklamasi seluas 32 ha milik Pelindo di kawasan Kalibaru. 

Hanya saja, kata Nicke, lahan reklamasi milik Pelindo itu lebih dahulu diarahkan untuk pembangunan Green Multi Purpose Terminal. Kawasan itu diharapkan nantinya dapat mendukung program transisi energi dari Pertamina untuk menambah fasilitas penyimpanan produk-produk hijau, seperti petrochemical, ammonia, hydrogen, green aviation fuel hingga biofuel. 

Adapun, lahan milik Pelindo itu baru siap dibangun di akhir 2024. Sementara itu, lama waktu proyek pembangunan terminal hijau milik Pertamina diperkirakan mencapai 2 hingga 3 tahun mendatang. Dengan demikian, kawasan itu baru bisa beroperasi komersial 5 tahun lagi. 

BACA JUGA : Solusi Jokowi untuk Depo Pertamina Plumpang Mirip Ide Ahok

“Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga operasional di Plumpang, keamanan dan keselamatan warga, yang paling mendesak adalah pembangunan buffer zone,” tuturnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023). Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, pada Minggu (5/3/2023). 

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN [Erick Thohir] dan juga [Pj] Gubernur DKI [Heru Budi Hartono] untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ujar Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com