Pertumbuhan Utang di Indonesia Tak Masuk Akal, Ibaratnya Bayi Lahir Tanggung Utang Rp29 Juta

Harianjogja.com, JOGJA—Pertumbuhan utang Indonesia lebih dari Rp7.700 triliun dinilai sudah tidak masuk akal. Dengan beban utang sebesar itu, Indonesia telah terjebak dalam situasi middle low income trap (negara berpendapatan menengah bawah). 

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, menegaskan pertumbuhan utang Indonesia sudah tidak masuk akal. Indonesia telah terjebak dalam situasi negara berpendapatan menengah bawah. 

Hal ini mengkonfirmasikan utang tidak mempunyai peranan besar dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

“Yang saya khawatirkan, Indonesia akan kehilangan beberapa generasi karena kekurangan gizi, kurang pendidikan, dan penurunan status kesehatan dari berjuta anak Indonesia. Hal ini sebagai dampak memburuknya situasi ekonomi akibat tumpukan utang pemerintah. Mirisnya lagi, utang dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujar Hardjuno melalui keterangan tertulis, Selasa (21/3/2023).

Menurutnya, ekonomi Indonesia akan sulit berkembang. Sebab, keuangan negara tersandera untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Mirisnya lagi, setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5%. Sementara pertumbuhan utang jauh di atas itu. 

"Dari 5 persen pertumbuhan tiap tahun, 3 persen berasal dari konsumsi yang artinya tidak menambah nilai dalam rantai ekonomi alias tidak menyerap pekerjaan dan menambah pendapatan negara di masa depan. Hanya 2 persen pertumbuhan ekonomi yang menggerakan dan memajukan ekonomi," katanya.

Angka tersebut dinilai Hardjuno tidak akan cukup memenuhi pertumbuhan utang negara karena angka utang sudah mengarah pada pola gali lubang tutup lubang. 

“Pada akhirnya, situasi ini pula yang bisa menjelaskan mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih berada pada level yang teramat tinggi,” ulasnya.

Menurut Hardjuno, Indonesia telah berkali-kali melewatkan kesempatan (missopportunity) untuk melepaskan diri dari middle low income trap, tapi itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

Pasalnya pembuat kebijakan berulang kali membuat kesalahan fatal yaitu, utang yang tidak produktif dan mengabaikan sektor paling penting yaitu pertanian dan sektor riil.  

"Maka tak heran GDP per kapita Indonesia jauh di bawah Malaysia dan juga Thailand.  Krisis 1998 perbankan kita sudah hancur karena digunakan pemilik dan oligarki dalam kejahatan BLBI dan Obligasi Rekap BLBI,” jelas Hardjuno. 

Dia menjelaskan kredit properti adalah kredit yang dikucurkan kepada konglomerat pengembang super blok mewah, mal-mal mewah, apartemen, dan kawasan-kawasan elit, yang sifatnya spekulatif. Berbeda dengan properti kelas bawah yang sampai hari ini masih mengalami backlog (kekurangan suplai). 

Hardjuno mengatakan saat lengser, Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan utang sebesar Rp2.700 triliun. Sementara 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah menambah utang sebesar Rp5.300-an triliun. Bahkan hingga saat ini kata Hardjuno, utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2022 mencapai Rp7.733,99 triliun.

Posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp825,03 triliun dibanding akhir 2021 yang sebesar Rp6.908,87 triliun. Diperkirakan pada hari ini utang pemerintah sudah di atas Rp8.000 triliun karena tiap kuartal Bank Indonesia terus membeli surat berharga negara tak kurang dari Rp200 triliun.

"Dengan utang sebanyak itu dan jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa, artinya setiap penduduk bahkan bayi baru lahir di Indonesia sudah menanggung utang sebanyak Rp 29 juta," katanya.

Sementara, GDP perkapita tercatat 3.892 dolar AS atau Rp 60 juta pertahun atau Rp 5 juta per bulan. Yang artinya setiap penduduk, dari bayi, anak kecil, ibu rumah tangga, pengangguran, mahasiswa, ayah pekerja, memiliki penghasilan Rp5 juta sebulan. 

"Jika rata-rata keluarga di Indonesia memiliki anggota 4 orang saja maka setiap keluarga Indonesia rata-rata memiliki penghasilan Rp 20 juta. Saat utang yang ditanggung tiap-tiap penduduk angkanya sudah pasti dan harus dibayar, pendapatan Rp 60 juta setiap bayi yang baru lahir adalah angka yang distortif alias karena GDP per kapita tidak memisahkan apakah penghasilan itu dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asing atau oleh perusahaan lokal," paparnya.

Menjelang pemilihan umum 2024, seluruh elemen bangsa ini, menurut Hardjuno musti sadar apa masalah mendasar bangsa ini. Karena tanpa itu, yang akan terjadi rakyat akan selalu dikorbankan dalam perebutan kekuasaan para elit. Sehingga tak heran selalu ada gesekan fisik di tingkat bawah saat pesta demokrasi. 

"Anggaran negara terus saja dihambur-hamburkan untuk para elite yang bersandar pada penambahan utang. Sementara uang di bank yang disimpan oleh rakyat disalurkan kepada konglomerat. Kalau terus dibiarkan, ketimpangan makin lebar dan rakyat makin sengsara,” ujar Hardjuno. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga diniali tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. "Nilai tukar Rupiah terjaga sejalan dengan langkah stabilisasi Bank Indonesia di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," katanya.

Optimisme tersebut terlihat juga dari inflasi yang terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit (pembiayaan). Intermediasi perbankan dikatakan Firman terus meningkat sehingga mendukung upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. 

"Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, risiko kredit maupun likuiditas. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat dalam mendorong kegiatan ekonomi," paparnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News