Advertisement
Dirut AdaKami Sebut Penagihan Sesuai dengan SOP

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Terkait dengan kasus teror yang dilakukan debt collector penyelenggara pinjaman online (pinjol) PT Pembiayaan Digital Indonesia atau yang dikenal dengan nama AdaKami, direktur utama perusahaan mengaku menerapkan penagihan sesuai SOP.
Sebagaimana diberitakan, platform AdaKami viral di media sosial akhir-akhir ini karena kasus dugaan nasabah bunuh diri akibat teror DC. Saat ini, pihak terkait terus mendalami kabar tersebut.
Advertisement
Baca Juga: OJK Panggil AdaKami Buntut Viral Nasabah Pinjol Bunuh Diri, Begini Hasilnya...
Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega mengatakan AdaKami memiliki sekitar 400 debt collector. Di mana, perusahaan melakukan collection internal sekitar 80-90 persen. Perusahaan juga memiliki vendor sebagai pihak ketiga untuk melengkapi tim collection.
Dia juga menekankan tim penagihan yang dimiliki perusahaan AdaKami telah bersertifikat Agen Penagihan dari AFPI atau OJK. Bukan hanya itu, AdaKami juga mengklaim tidak pernah melakukan penagihan nasabah secara langsung di lapangan atau tidak pernah mendatangi rumah.
“AdaKami tidak pernah ada field collector, jadi debt collection hanya melalui telepon. Bilamana ada informasi DC AdaKami mendatangi rumah, kami enggak ada field collection sama sekali,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Baca Juga: Buntut Viral Nasabah Pinjol Bunuh Diri, Ini Klarifikasi AdaKami
Dino, sapaan akrabnya, menjelaskan untuk praktik penagihan, AdaKami menerapkan sesuai SOP dari AFPI. Di antaranya, tidak melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat serta harga diri penerima pinjaman entah itu secara langsung maupun lewat dunia maya baik terhadap diri peminjam, harta benda, kerabat, rekan dan keluarganya.
“Terkait berita viral ini, AdaKami akan menindak tegas pelaku penagihan yang tidak beretika dan tidak sesuai dengan code of conduct yang telah ditetapkan regulator,” ujarnya.
Selanjutnya, Dino menekankan AdaKami akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk menyelesaikannya agar tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan dan industri.
“Apabila memang terbukti terjadi tindakan pelanggaran penagihan dengan kekerasan seperti yang dilaporkan, maka AdaKami siap mengeluarkan surat peringatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja, bila perlu menjalankan upaya hukum,” tegas Dino.
Dino menambahkan sebelum DC melakukan penagihan, umumnya AdaKami memberikan naskah dan batasan yang dapat dibicarakan oleh tim DC kepada nasabah. Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa data informasi nasabah sangatlah minim yang dimiliki tim DC. Selain itu, AdaKami juga memiliki supervisor untuk melihat pergerakan DC.
“Di screen, informasi nasabah itu sangat minim, bahkan nomor telepon [nasabah] tidak ketahuan, jadi tinggal telepon nasabah. Dan nomor-nomor yang ditelepon itu tercatat di kita, jadi kita tahu itu dari DC kita atau tidak,” ungkap Dino.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus OTT Wamenaker, Mensesneg: Belum Dicopot, Tunggu KPK
- Banyak Truk Impor China Dipakai Tanpa Uji Tipe, Ini Alasan Kemenhub
- Global Wealth Report 2025 Rilis Daftar Negara Terkaya di Dunia 2025
- Menteri Keuangan Jelaskan Soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
- Bulan Ini 15.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Beroperasi
Advertisement
Advertisement

Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Perdamaian Rusia-Ukraina Memicu Panasnya Harga Minyak Dunia
- Harga Pangan Hari Ini 22 Agustus 2024: Cabai Rawit dan Bawang Turun Signifikan
- Harga Emas Antam Hari Ini 22 Agustus 2025 Naik Jadi Rp1,916 Juta per Gram
- Mahasiswa Rentan Terjebak Pinjol dan Pay Later, Sudah Saatnya Pintar Finansial
- Kementerian Hukum Minta Shopee Buat Kanal Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta
- Asita DIY Dukung Usulan Bandara YIA Jadi Transit Penerbangan Australia, Ini Sederet Keuntungannya
- Kasus OTT Wamenaker, Mensesneg: Belum Dicopot, Tunggu KPK
Advertisement
Advertisement