Industri Pariwisata Meminta Ada Penambahan Kuota Solar di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah pelaku industri pelaku wisata Jogja meminta adanya penambahan kuota solar atau pemberlakuan khusus pada daerah dengan pusat ekonomi tinggi. Aturan pembatasan pembelian solar pada kendaraan angkutan dinilai berdampak signifikan terhadap aktivitas pariwisata di wilayah setempat.

Diketahui, pembatasan pembelian solar subsidi sudah dilakukan sejak 26 Desember 2022 lalu di beberapa wilayah. Secara bertahap kabupaten dan kota yang menyepakati untuk ikut serta dalam program itu pun terus bertambah. Pembatasan pembelian solar subsidi sebagai bentuk subsidi BBM tepat sasaran diatur di Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2022.

Wakil Ketua Organda DIY Wiwit Kurniawan mengatakan Jogja sebagai kota pariwisata otomatis membutuhkan sektor transportasi sebagai gerak pendukungnya. Hanya, dengan adanya kebijakan pembatasan solar subsidi pihaknya merasa cukup kesulitan dalam melayani tamu dan wisatawan saat berpelesir.

"Maka kami ingin ada penambahan kuota solar untuk wilayah Jogja sehingga tamu bisa terlayani dengan baik," katanya dalam diskusi yang digelar Kamis (13/6/2024).

Adapun kuota harian pembelian solar subsidi untuk setiap kendaraan yang mencangkup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat; maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat dan maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih.

"Padahal kebutuhan di sektor transportasi wisata itu cukup besar misalnya ketika ketika mau ke Borobudur dan Gunungkidul itu kan butuh bahan bakar banyak," jelas Wiwit.

Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY Aryanto Sukoco menyebut, pembatasan pembelian solar subsidi dikeluarkan oleh BPH Migas dan Komisi 7 DPR RI. Pihaknya pun telah berdiskusi dengan pelaku industri wisata Jogja dan akan mengusulkan adanya penambahan kuota solar untuk mendukung sektor wisata di kota ini.

BACA JUGA: Lurah Hargomulyo Ditangkap Polres Kulonprogo karena Kasus Narkoba

"Kami akan upayakan bertemu dengan Komisi 7 DPR RI dan BPH Migas akhir Juni ini dan minta agar ada kajian ulang untuk Jogja karena daerah wisata memang butuh solar yang cukup banyak," jelasnya.

Aryanto menyatakan, selama ini industri pariwisata Jogja memang terkesan tenang-tenang saja dengan adanya pembatasan itu. Hal ini dikarenakan banyak pelaku wisata dan transportasi mengisi bahan bakar di luar Jogja untuk mengatasi kelangkaan solar di wilayah setempat lantaran adanya pembatasan. Maka jika pengajuan penambahan kuota disetujui tentu agenda wisata berjalan lebih optimal.

"Kami akan minta tambah 20 persen dari kuota yang ada tahun ini dan mudah-mudahan bisa dikover, karena mau tidak mau memang harus ada penambahan," jelasnya.

Aryanto menambahkan bahwa sebenarnya pihaknya juga telah menggandeng berbagai pihak agar penyaluran solar subsidi sesuai dengan aturannya. Jangan sampai subsidi solar yang menghabiskan anggaran negara cukup besar malah dimanfaatkan oleh industri atau pengoplos, bukan malah masyarakat yang membutuhkan.

"Kuota solar itu kan dibatasi per tahun setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Misalnya 1.000 ton per tahun itu dibagi lagi dengan 365 hari untuk kebutuhan penjualan harian, maka dapat angka tiga ton per hari. Makanya kadang SPBU itu bilang solar habis, meskipun stok ada. Ya itu untuk kebutuhan penjualan selanjutnya," kata dia.

Sedangkan Wakil Ketua Bidang Organisasi ASITA DIY Banowo Setyo Samudro menyebutkan selama ini pelaku pariwisata mengganti bahan bakar dengan jenis lain jika kesulitan membeli solar. Dampaknya paket wisata yang ditawarkan pun harus disesuaikan harganya lantaran jenis bahan bakar lain yang dibeli itu lebih mahal dibandingkan solar.

Hal itu dianggapnya memberikan risiko yang cukup tinggi bagi iklim pariwisata. Pihaknya ingin agar harga dan paket wisata Jogja tidak murah dan terlalu mahal, tetapi tetap bisa dijangkau tamu dan bisa bersaing dengan daerah bahkan negara lain. Untuk itu pihaknya pun turut mendorong adanya penambahan kuota solar di wilayah setempat.

"Kami harap untuk daerah tujuan wisata seperti Jogja kebutuhan solarnya tidak disamakan dengan daerah lain atau bisa fleksibel. Apalagi ke depan dengan adanya tol yang terhubung, kami harap daerah wisata harus ada aturan yang lebih fleksibel dan memperhatikan animo signifikan atau tidaknya pertumbuhan sektor tersebut," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News