Advertisement
Asuransi Wajib untuk Kendaraan, OJK Tunggu Penetapan Peraturan Pemerintah
Pabrik mobil / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.
BACA JUGA: Lagi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dipanggil KPK Kali Ini Kasus Suap Jalur Kereta Kemenhub
"Mencakup asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga third party liability (TPL)," ucapnya, Kamis (18/7/2024).
Dia menjelaskan asuransi ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan.
Menurutnya penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan.
"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, program asuransi wajib TPL bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan. Juga membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.
"Masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman [dengan asuransi kendaraan bermotor], serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan."
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
Advertisement
Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
Advertisement
Road to Hakordia, Stan Inspektorat DIY Hadir di Jogja Ekraf Week 2024
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
Advertisement
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Menteri Kebudayaan Fadli Zon Akan Upayakan Pemulangan Manuskrip Kraton Jogja Tersimpan di Inggris
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Naik Rp21.000 Hari Ini, Sabtu 23 November 2024, Pergram Dibanderol Rp1.541.000
- Kiprahnya Diakui Hingga Internasional, Contact Center PLN Site Semarang Siap Layani Masyarakat Jelang Nataru
- OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
- Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
- UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
- Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
- Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
Advertisement
Advertisement
