Advertisement
Setelah Demo Ojol, Perwakilan FDTOI Jogja Diundang Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Humas Forum Ojol Yogyakarta Bergerak (FOYB), Janu Prambudi mengatakan selepas demo serentak secara nasional yang digelar 20 Mei 2025 kemarin perwakilan dari Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) Jogja ada yang dipanggil ke Komisi V DPR RI untuk ikut Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini.
Menurutnya surat undangan RDP dengan Komisi V diterima tadi malam. Selain dari Jogja, ada juga perwakilan dari kota lain. "Alhamdulillah FDTOI Jogja [diundang]. Ada ketua, ada legal, ada tim kajiannya hari ini mendapatkan undangan," ucapnya, Rabu (21/5/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Ada Demo Ojol Siang Ini, Hindari Ruas Jalan Ini
Dia menjelaskan saat melakukan aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025 kemarin sudah menyampaikan ke DPRD DIY agar bisa hadir di Komisi V DPR. Sebab kajian yang dimiliki FDTOI sudah lengkap.
Melalui RDP ini diharapkan bisa segera lahir UU Transportasi online di Indonesia. Lalu peraturan terkait tarif, hingga pendapatan bersih. Ia menyebut pada 2019 lalu sudah sempat sampai ke tahap Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dijadwalkan membuat UU pada 2020 namun ternyata mandeg.
"Mohon di sounding ke Komisi V, FDTOI harus hadir di RDP hari ini, makanya dapat surat itu tadi malam dadakan," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan aksi sebelumnya yang digelar di DIY diikuti sekitar 800an ojek online (Ojol). Tidak jadi 1.000 Ojol seperti proyeksi awal karena sebagian masih on bid atau menyalakan aplikasi.
Di hari H menurutnya beberapa aplikator memberi bonus dan ajakan agar tetap on bid. Jika ada orderan fiktif dan sweeping bisa dilaporkan. Serta pengcancelan orderan di hari itu tidak masuk rating. "Cuma 800an Ojol gak sampai 1.000," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua FOYB Wuri Rahmawati menyampaikan ada 4 tuntutan yang disampaikan yakni kenaikan tarif layanan penumpang untuk sepeda motor (R2), kehadiran regulasi makanan dan barang (R2), ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus (R4), dan kehadiran UU Transportasi online di Indonesia.
"Tarif yang rendah, pola kemitraan yang belum baik, perizinan yang belum ada, pembatasan kuota dan lainnya merupakan serangkaian masalah yang hingga kini belum terselesaikan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement