Ekonom UGM Soroti Plus Minus Rencana Penarikan Rp200 Triliun dari BI

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menarik dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia menuai sorotan dari ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM). Kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, namun juga berpotensi menekan daya tarik investasi asing dan melemahkan nilai rupiah

Melihat rencana kebijakan tersebut, Ekonom UGM, Denni Puspa Purbasari berpandangan jika rencana kebijakan yang diambil Menkeu Purbaya itu mencoba menekankan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kata Denni, rencana itu sama halnya dengan mengejar capaian keseimbangan internal dengan cara menambah likuiditas atau ketersediaan uang tunai di perekonomian. 

Akan tetapi perlu juga diperhatikan potensi ketika likuiditas meningkat dan suku bunga menurun, tidak memungkiri investor bisa saja menilai Indonesia tidak lagi menarik untuk menempatkan modal.

"Akibatnya, dana mereka berpotensi dialihkan ke luar negeri. Apabila kondisi ini terjadi, kurs Rupiah akan terdepresiasi, yakni melemah terhadap mata uang asing," kata Denni pada Kamis (11/9/2025) di Kampus FEB UGM.

Dari sudut pandang Ilmu Ekonomi, rencana kebijakan ini kata Denni sebaiknya ditujukan untuk mencapai keseimbangan baik internal maupun eksternal. Keseimbangan internal yang dimaksud Denni ini merujuk tercapainya stabilitas ekonomi makro domestik yang ditandai dengan full employment dan inflasi yang stabil. Sementara keseimbangan eksternal ditandai dengan adanya stabilitas antara neraca transaksi berjalan dengan aliran modal internasional.  

BACA JUGA: Purbaya Siapkan Kenaikan Anggaran Transfer ke Daerah

Akan tetapi kedua tujuan tersebut acap kali bertentangan satu dan lainnya. Denni mengatakan ketika negara mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai stabilitas internal, di lain sisi akan berdampak negatif terhadap stabilitas eksternal pula. 

"Atau sebaliknya, kebijakan yang ditujukan untuk mengejar stabilitas eksternal, dapat berdampak negatif terhadap stabilitas internal negara itu," jelasnya. 

Lebih lanjut Denni berpendapat jika membandingkan returns atau keuntungan dalam penanaman modal adalah perilaku rasional. Dalam konteks ini modal akan selalu mengalir ke tempat yang paling memberikan returns tertinggi pada tingkat risiko yang sama. 

"Pak Purbaya perlu menimbang ini, agar depresiasi yang terjadi tidak terlalu drastis yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan tidak lagi dapat dibiayai," tuturnya. 

Denni melanjutkan bahwa kebijakan menyangkut likuiditas dalam perekonomian ini merupakan ranah kebijakan moneter. Sesuai undang-undang, menurut Denni Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar terhadap mata uang asing.

Merujuk pada statistik Neraca Pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, neraca transaksi dan finansial Indonesia mengalami perubahan di tahun ini. Hingga semester I 2025, neraca transaksi berjalan mencatat defisit (minus) sebesar US$3,2 miliar, sementara neraca finansial juga minus US$5,6 miliar. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2024, ketika neraca transaksi berjalan defisit, tetapi neraca finansial masih mencatat surplus (plus) meskipun tipis.

Defisit neraca finansial ini kaya Denni penyebabnya dipicu oleh keluarnya investasi portofolio, baik obligasi maupun saham yang senilai 8 miliar dolar. Arus keluar tersebut tidak mampu diimbangi dengan masuknya investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) yang hanya mencapai 5 miliar dolar. 

"Investasi portofolio sangat dipengaruhi oleh sentimen investor," lanjutnya. Sementara diketahui, selama tahun 2025 ini rupiah memang hanya terdepresiasi sebesar 1,44% terhadap dolar AS. Akan tetapi rupiah terdepresiasi sebesar 4,62% dengan Yuan, 8,17% dengan dolar Singapura, 8,68% dengan dolar Australia dan 14,42% dengan Euro.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.