Harga Tanah Tinggi, Rumah Subsidi FLPP di DIY Kian Sulit Dibangun

Harianjogja.com, JOGJA—DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY menyebut mahalnya harga tanah di DIY menjadi kendala utama pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sekretaris DPD REI DIY, Ngatijan Suryo Sutiarso, mengatakan harga tanah di DIY sudah tidak sebanding dengan harga rumah subsidi yang ditetapkan untuk wilayah Jawa, yakni Rp166 juta per unit. Rata-rata harga tanah di DIY bahkan telah melampaui Rp500.000 per meter.

Menurutnya, pembangunan rumah subsidi relatif masih memungkinkan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo karena harga tanahnya lebih terjangkau. Ngatijan menyebut di wilayah Moyudan, Kabupaten Sleman, memang tersedia rumah subsidi, tetapi jumlahnya terbatas, sekitar 500 unit.

"Kalau di Jogja memang nggak sesukses di provinsi lain, karena tanahnya di Jogja kan terbilang tinggi. Rata-rata tanahnya pasti sudah di atas Rp500.000 per meter harga dasarnya, kalau dibikin FLPP nggak masuk," ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Dia menjelaskan, pembangunan rumah subsidi banyak dilakukan di kawasan Wonosari oleh asosiasi lain seperti Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), sementara kontribusi DPD REI DIY relatif terbatas.

Ia menyebut, rumah subsidi di Moyudan dibangun oleh anggota DPD REI DIY. Pihaknya mengapresiasi para anggota yang masih mampu mengembangkan lahan untuk perumahan FLPP.

Ngatijan juga menekankan bahwa pengembangan kawasan perbukitan tidak bisa dilepaskan dari aspek lingkungan hidup. Hal ini membuat penetapan target pembangunan FLPP di DIY tidak mudah direalisasikan.

"Mungkin kalau ke depan harga rumah subsidi bisa di kisaran Rp250 juta, itu akan sangat membantu kami membangun rumah subsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, untuk menyukseskan program 3 juta rumah, selain melalui skema FLPP, REI DIY juga mendorong pengembangan rumah swadaya. Program ini diwujudkan melalui kegiatan bedah rumah bagi warga kurang mampu dengan dukungan anggota dan mitra, seperti toko material hingga perbankan.

Pada 2024, dia menyebut terdapat empat unit rumah swadaya, sedangkan pada 2025 sekitar delapan unit. "Ini salah satu cara kami ikut mensupport program 3 juta rumah," lanjutnya.

Melansir JIBI/Bisnis.com, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, memberi sinyal harga rumah subsidi melalui program FLPP tidak akan naik dalam waktu dekat, menanggapi usulan pengembang agar pemerintah menaikkan harga rumah subsidi.

Fahri mengatakan, keputusan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah murah bagi masyarakat.

"Trennya harus dibikin murah ya. Makanya di dalam kebijakan nanti ya mudah-mudahan ini kan tidak naik, kita tunggu Perpresnya dulu ya," tuturnya.

Fahri menambahkan, untuk menjaga keterjangkauan harga rumah, pemerintah tengah menggodok skema baru, salah satunya melalui pembangunan hunian rakyat di atas lahan milik negara. Ke depan, penyediaan rumah murah akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

"Karena kalau kita bangun di atas tanah swasta itu jatuhnya bukan rumah subsidi, karena pasti mahal. Karena harga tanah, terutama di perkotaan, sudah mahal."

Tingginya harga tanah di DIY menunjukkan bahwa tantangan penyediaan rumah subsidi FLPP bukan semata soal pembiayaan, tetapi juga keterbatasan lahan terjangkau. Sinergi pemerintah dan pengembang melalui skema hunian vertikal serta pemanfaatan lahan negara menjadi kunci agar MBR tetap memiliki akses terhadap rumah layak di wilayah perkotaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News