Bantul Didominasi UMKM, Bagaimana Cara Mendorong Mereka Membayar Pajak?

Bantul Didominasi UMKM, Bagaimana Cara Mendorong Mereka Membayar Pajak?Budi Wiyanto - Ist./KPP Pratama Bantul
29 Agustus 2018 00:30 WIB Rheisnayu Cyntara Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Menjadi Kepala KPP Pratama Bantul artinya mengurus puluhan ribu UMKM. Pasalnya Bantul menjadi daerah dengan persentase UMKM terbesar di DIY.

"Jumlah UMKM di Bantul ada sekitar 32.000 UMKM, nah yang sudah punya NPWP ada sekitar 25.000 UMKM" kata Budi Wiyanto kepada Harian Jogja, Senin (20/8).

Mengurus begitu banyak UMKM, menurutnya bukanlah hal yang mudah. Masih banyak dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan pengetahuan dan pengertian yang cukup akan kewajiban membayar pajak. Padahal Budi menyebut perekonomian DIY secara umum didominasi oleh UMKM. Pasalnya ada sekitar 500.000 UMKM dengan satu juta tenaga kerja yang berhasil diserap di seluruh wilayah DIY. Bahkan penerimaan pajak dari sektor ini pun cukup besar, yakni mencapai Rp110 miliar lebih pada 2017 lalu. Oleh sebab itu, edukasi terus diberikan kepada para pelaku UMKM.

Budi menuturkan di setiap KPP Pratama memiliki program Bussiness Development Services (BDS), program berupa pelatihan dan sharing bagi para pelaku UMKM. Program yang digagas dari tingkat pusat ini menurut Budi berusaha ia manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberi pembekalan bagi para pelaku UMKM sekaligus sosialisasi tentang kewajiban UMKM untuk membayar pajak.

"Kami adakan pelatihan pembukuan, pemasaran digital, dan banyak lagi materi lainnya untuk mengembangkan usaha UMKM. Kami juga bisa sharing tentang kendala yang mereka hadapi. Selain itu tentu bisa dilanjutkan dengan visit usaha para pelaku UMKM, sehingga kami tak hanya memberi pembekalan tetapi juga pendampingan," ucapnya.

Selain memberi perhatian pada sektor UMKM, ayah tiga anak ini menyebut sektor-sektor potensial di Bantul seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pemerintahan juga menjadi prioritas. Bahkan pajak dari sektor perdagangan bisa mencapai 30% dari total keseluruhan penerimaan pajak. Skala prioritas menurutnya penting diterapkan, apalagi setiap tahunnya target penerimaan pajak selalu meningkat. Tahun ini saja target yang ditetapkan pada KPP Pratama Bantul mencapai Rp866 milyar dan hingga kini telah terealisasi hingga sekitar 51%.

Sadar betul akan target tersebut, Budi terus berusaha mengajak timnya untuk selalu berorientasi pada target. Tetapi bagaimanapun, Budi mengaku hal itu tak mungkin dapat diraih tanpa keteladanan dan evaluasi yang kontinyu. Keteladanan, menurut Budi penting diterapkan dalam mengelola sebuah tim. Pengalaman sebagai Kepala KPP Pratama di Banjarmasin, mengajarinya hal tersebut. Karyawan tentu akan berkaca pada pemimpinnya. Mereka akan berlari cepat jika pemimpinnya yang berada di depan juga melesat cepat, begitupun sebaliknya.

Evaluasi secara kontinyu menurutnya juga tak bisa diabaikan. Budi menjelaskan KPP Pratama Bantul selalu mengadakan pertemuan rutin dengan agenda pembahasan hasil kerja dan evaluasi atas kinerja keseluruhan karyawan. Mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Sehingga kendala apapun yang dihadapi di lapangan, bisa dicarikan solusinya bersama."Evaluasi bagi saya penting. Seluruh program tak bisa dijalankan begitu saja tapi harus ada penilaian dan evaluasi. Target ini sudah tercapai belum, jika belum kenapa? Nah itu bisa dibahas saat seluruh tim duduk bersama," kata lelaki asal Kebumen ini.