Apa Dampak Pelemahan KPK terhadap Perekonomian?

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya pelemahan KPK oleh sejumlah pihak dinilai pegiat antikorupsi akan berdampak buruk pada perekonomian.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman mengatakan upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut baik melalui seleksi calon pimpinan KPK maupun Revisi UU KPK akan berdampak buruk. “Akibatnya korupsi akan merebak seperti zaman Orba. Di mana pemberantasan korupsi tidak dapat menjangkau pelaku kekuasaan tinggi seperti elit politik di DPR, eksekutif maupun pengusaha dan yang punya bisnis besar,” kata Zaenur, Jumat (13/9).

Kemudian akibat jangka panjang oligarki akan menguat, perekonomian akan tertumpuk mengumpul pada sejumlah kelompok saja dan pemerataan akan sulit diwujudkan. “Kebijakan negara akan ditujukan pada kelompok elit, perekonomian negara akan bersifat ekstraktif mengandalkan sumber daya alam (SDA) dan itu didapatkan dengan cara mempengaruhi para pemegang kebijakan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan terpilihnya Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK juga tidak bisa diharapkan akan membersihkan kepolisian. Melihat latar belakang Firli anggota Polisi. “Kita jangan berharap KPK akan menyentuh kepolisian,” ujarnya.

Kepercayaan publik pun terhadap KPK nantinya akan menurun. KPK tidak akan mendapat banyak dukungan dari masyarakat yang ujungnya masyarakat meminta KPK dibubarkan. Pemilihan Firli diduga disengaja untuk membuat kepercayaan publik kepada KPK menurun sehingga partisipasi masyarakat menurun, pelapor turun, yang mempercayakan pengusutan perkara akan menurun.

Zaenur mengatakan pada kondisi saat ini, dari sisi terplihnya Firli, masyarakat harus mengawasi dan mengontrol KPK secara massif. Sementara kaitan revisi UU KPK harus terus disuarakan penolakan.

Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, yang juga merupakan pengamat ekonomi, Edy Suandi Hamid menegaskan bahaya korupsi itu bisa menjadi penyakit besar bagi ekonomi Indonesia. “Indonesia ini sudah menjadi negara maju jika bebas korupsi. Korupsi menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing kita. Borosnya biaya pembangunan yang menyebabkan capital output ratio kita tinggi juga didorong korupsi,” ujarnya.

Akibatnya pemanfaatan sumber daya yang  dimiliki tidak efisien. Sudah menjadi rahasia umum semua level birokrasi dan hampir semua unit birokrasi terjangkit korupsi. “Karenanya perlu, regulasi yang menutup peluang korupsi itu bukan malah membuat regulasi yang memberi koruptor tambah nyaman,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.