Advertisement
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pemkab Sleman Siap

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman siap melaksanakan keputusan pemerintah terkait kenaikan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin.
"Kami akan mengikuti keputusan pemerintah terkait kenaikan iuran bagi PBI," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo di Sleman, Minggu (15/9/2019).
Advertisement
Menurut dia, selama ini Pemkab Sleman telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin.
"Pada 2019 anggaran yang dialokasikan sekitar Rp31,4 miliar, untuk membayar iuran PBI sebanyak 103.580 orang," katanya.
Ia mengatakan, Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.
"Bantuan untuk saat ini dianggarkan sebesar Rp23.000 per jiwa per bulan," katanya.
Joko mengatakan, untuk mengalokasikan anggaran pada tahun depan terkait dengan adanya kenaikan iuran, harus ada dasar formal.
"Kami masih menunggu keputusan resmi, terkait bagaimana nanti mekanismenya," katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman Eko Suhargono mengatakan masyarakat yang masuk dalam PBI BPJS Kesehatan merupakan masyarakat miskin serta rentan miskin.
"Sebanyak 103.580 orang yang termasuk dalam PBI telah ditetapkan melalui SK Bupati Sleman," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kenaikan iuran PBI akan berpengaruh pada APBD Sleman.
"Kami akan melakukan verifikasi dan validasi data. Ini untuk menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga bisa menekan penambahan anggaran di APBD," katanya.
Ia mengatakan ke depan proses validasi dan verifikasi akan terus dilakukan, karena masyarakat Sleman cenderung berubah.
"Seperti dari yang sebelumnya masuk PBI sekarang sudah mampu," katanya.
Eko memastikan jika setelah proses validasi dan verifikasi terdapat peningkatan jumlah PBI maka pihaknya tetap akan mengusulkan penambahan anggaran pada 2020.
"Namun, untuk jumlahnya, akan dibahas dengan instansi lain yang terkait," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran bersama Dinas Kesehatan, karena pengelolanya di Dinas Kesehatan.
"Penambahan anggaran tentu harus persetujuan dari semua pihak," katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Pangan Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Bagaimana Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Beroperasi, Begini Penjelasan Erick Thohir
- OJK: Investasi Dana Pensiaun Sukarela Capai Rp378,67 Triliun hingga Akhir Mei 2025, Tumbuh 5,36 Persen
- Paruh Pertama 2025 Jumlah Penumpang Kereta Api Mencapai 240,9 Juta
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
Advertisement

Ribuan Warga Hadiri Tradisi Petik Laut di Pelabuhan Sadeng Gunungkidul
Advertisement

Nikmati Kuliner Kaki Lima, Wapres Gibran Borong Seratus Porsi Wedang Ronde dan Bakso di Alun-alun Selatan Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke AS untuk Negosiasi
- Quietcation: Liburan Tenang dan Menyembuhkan yang Sedang Trend di Jogja
- Pakar UGM: Wacana Rumah Subsidi 18 Meter Bisa Menimbulkan Kemiskinan Baru
- Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
- Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen Bagi Negara BRICS, Apindo DIY: Ekonomi Akan Melambat
- Rencana Pemkot Jogja Batasi Bus Masuk Malioboro, Begini Respons Pengelola Hotel
- Tingkatkan Kenyamanan dan Pengalaman Pelanggan Smartfren Luncurkan Sarah Asisten Virtual AI Siap Layani Pelanggan
Advertisement
Advertisement