Ingin Jadi Negara Ekonomi Digital Terbesar Asia Tenggara 2020, Indonesia Harus Lakukan Ini ...

Harianjogja.com, JAKARTA —  Infrastruktur pendukung dan kebijakan yang tepat terhadap platform dagang elektronik e-commerce harus mampu menopang mimpi Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada 2020. 

Hal ini terungkap dalam seminar internasional dengan "Designing Costums Policy to Support E-Commerce" yang diselenggarakan Politeknik Keuangan Negara STAN di Jakarta pada Sabtu (14/9/2019).

"Pemerintah tidak seharusnya meregulasikan kebijakan yang menghambat ekonomi digital, namun sebaliknya, pemerintah harus memfasilitasi ekonomi digital itu sendiri melalui berbagai kebijakan," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Heru menjelaskan bahwa pemerintah terus meramu berbagai kebijakan transaksi lintas batas negara demi mendukung e-commerce, salah satunya dengan program pencegahan praktik undervaluation dan splitting, atau mengakali batas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan nilai di atas US$75.

Semua ini telah tercantum dalam road map ekonomi Indonesia 2019, dengan poin pencapaian optimalisasi pembiayaan industri digital; kebijakan perpajakan yang adil; proteksi konsumen dan penyelenggara e-commerce; edukasi dan pengembangan SDM; pengembangan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan efisiensi logistik dengan Sistem Logistik Nasional; serta proteksi transaksi dan privasi data.

Turut hadir dalam seminar ini mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki banyak tantangan.

Dia mendukung salah satu langkah yang tengah dimulai pemerintah yakni mendorong sistem pembayaran di platform e-commerce mencantumkan transaksi informasi pajak seperti di luar negeri.

Menurutnya, Indonesia harus terus berbenah agar target penyelenggaraan e-commerce semakin inklusif. Alasannya, hingga kini masalah yang dihadapi masih berkutat pada produk lokal yang kalah saing, tersentralisasi di Jawa, perlunya pengetatan keamanan cross border, dan belum memberi keuntungan bagi semua pihak.

Belajar dari Korsel

Turut hadir dalam seminar ini Atase Kepabeanan Korea Selatan untuk Indonesia Baek Hyung-min yang berbagi cerita mengenai persiapan Korea menghadapi gelombang barang-barang e-commerce dari luar negeri.

Dia menjelaskan bahwa Korsel telah mempersiapkan infrastruktur Cargo Clearance Center pada 2017, bangunan tiga lantai di atas tanah 35,885 m2 dengan gudang, kantor jasa logistik dalam negeri, dan kantor bea dan cukai di atas satu atap.

Cargo Clearance Center ini dilengkapi teknologi seperti conveyor belt, sortir machine, barcode scanner, x-ray system, dan monitoring room. Hasilnya, barang-barang impor turun dari pesawat, hanya memerlukan waktu pemeriksaan tiga jam saja, kemudian bisa langsung diangkut truk jasa logistik.

"Dalam 6 tahun, dari 2010 hingga 2016, volume kargo di Korsel meningkat tiga kali lipat. Persentase e-commerce dari indiviual goods pun mendominasi dengan angka 63% dibandingkan dengan companies goods 37%. Padahal pada 2010 individual goods masih 31%," papar Baek.

Turut hadir pula Program Manager Regional Office forcCapacity Building Asia Pacific World Customs Organization (WCO) Tong Hua yang menekankan pentingnya integrasi goverment-to-goverment sebagai jembatan penyelenggaraan e-commerce di Asia Tenggara.

Turut berbicara pula dalam acara tersebut Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rionald Silaban; Yurendra Bassnet dari Asian Development Bank; Direktur Customs Technique Bea dan Cukai Fadjar Donny; CEO Lazada e-Logistik Indonesia Juan Jose Caldera Barboza; dan periset Kementerian Perdagangan Rahayu Ningsih.

Sumber : bisnis.com