Advertisement
Kemenkeu Blokir Rp1,8 Triliun Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN belum lama ini. - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut memblokir anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp1,8 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) lantas meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat mendorong Kemenkeu membuka blokir ini.
Advertisement
Ara menjelaskan, rencananya anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung pembangunan proyek hunian mulai dari lanjutan alokasi pembangunan proyek tahun jamak (multi years contract/MYC) rusun IKN hingga untuk melanjurkan pembangunan hunian di daerah otonomi baru (DOB) Papua.
"Kemudian kami mohon diperkenankan untuk membuka blokir anggaran DIPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun," kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).
Ara merinci, usulan pencairan anggaran tersebut bakal digunakan untuk melanjutkan alokasi MYC rumah susun IKN sebesar Rp910,30 miliar.
Selain itu, anggaran bakal digunakan untuk revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp86,83 miliar, yang akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan renovasi hingga menjadi layak huni.
Terakhir, anggaran bakal digunakan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp136,92 miliar.
"Untuk yang Papua nanti kami mohon tanggal 21 atau 22 [Juli] kami akan bertemu dengan Kepala BIN untuk memastikan itu secara keamanan bisa dijalankan atau tidak," ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, pagu anggaran efektif Kementerian PKP sepanjang tahun ini sebesar Rp3,446 triliun.
Adapun, realisasi anggaran hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp970,46 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp134,25 miliar, belanja barang sebesar Rp325,99 miliar dan belanja modal sebesar Rp510,21 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Umumkan Segera Melantai ke Pasar Saham Indonesia
Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
TKD Dipangkas, Ini Kata Para Ekonom Soal Masa Depan Ekonomi DIY
Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri Hari ini 17 Oktober 2025
Advertisement
Transformasi SDM Teknis Jadi Kunci Adaptasi Industri di Era Digital
Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Luhut Cairkan Rp50 Triliun ke INA
Presiden Prabowo Minta Purbaya Tinjau Ulang PP Devisa Hasil Ekspor
Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
Kopdes Merah Putih Didorong Jadi Pusat Logistik dan Pemasaran Desa
Advertisement
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Tembus Rp2,6 Juta
Trump Klaim India Tak Lagi Beli Minyak dari Rusia
Pertamina Patra Niaga Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah
Prabowo Pangkas BUMN Jadi 200 Entitas Usaha, Optimistis Untung
CEO Danantara Ungkap Alasan Pergantian Direksi Garuda Indonesia
Advertisement
1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Siap Dibangun 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Mayoritas EWS Longsor di Gunungkidul Alami Kerusakan
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
- Presiden Prabowo Minta Purbaya Tinjau Ulang PP Devisa Hasil Ekspor
- Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Luhut Cairkan Rp50 Triliun ke INA
- Transformasi SDM Teknis Jadi Kunci Adaptasi Industri di Era Digital
- Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri Hari ini 17 Oktober 2025
- TKD Dipangkas, Ini Kata Para Ekonom Soal Masa Depan Ekonomi DIY
- Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
Advertisement
Advertisement
