Sektor Swasta Punya Peran Besar dalam Pengembangan UMKM

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh pihak swasta atau pelaku usaha besar saat ini semakin digencarkan. Salah satunya yaitu CEO Widodo Makmur Perkasa Group, Tumiyana.

“Desain bisnis kami ada di middle low. Dia berkontribusi antara 55%-60% dari pada trigger ekonomi nasional. Widodo Makmur dalam hal ini melakukan, satu di bisnis sektor perdagingan dengan market share di 17%. Kemudian di bawahnya, downline kami langsung pelaku. Di bawah industri protein hewani ini ada 1.139 [pelaku usaha]. Itu terdiri dari para peternak bawah atau petani,” kata Tumiyana dalam Webinar Series Nyengkuyung G20 dengan tema Penguatan Industri dan UMKM Sebagai Penggerak Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja dan didukung oleh OJK, Prodia, Telkom dan BPD DIY.

Kemudian dari sisi perunggasan, desain usaha Widodo Makmur Perkasa Group adalah 45% dan 55%. “Untuk 55% itu kami produksi sendiri mulai hulu sampai hilir. Kemudian 45% bergandengan dengan masyarakat. Setiap tahun kami menciptakan UMKM baru,” katanya.

BACA JUGA: Dorong Geliat UMKM, Pemerintah Gencarkan Program Permodalan dan Subsidi

Selain 1.139 pelaku usaha yang menjadi down line di bidang persapian, juga ada sekitar 680 orang yang terlibat di bidang perunggasan.

Digambarkan, Widodo Makmur di tahun depan memiliki kebutuhan jagung sekitar 35.000 ton per bulan. “Itu reflektif terhadap luas tanam kira-kira 70.000 hektare. Nanti kami juga akan kumpulkan UMKM di Indonesia [yang mau bergabung Widodo Makmur] dipusatkan di klaten. Mereka akan konektif terhadap industri protein,” kata Tumiyana.

Sementara mengenai raw material terhadap pakan yang sekarang menjadi isu besar nasional maupun internasional, juga akan disinggung.

“Kami akan ajari mulai melakukan proses produksi sampai nanti memproduksi barang yang baik. Melalui ekosistem yang dibuat, diharapkan kondisi tersebut bisa berjalan baik mulai dari hulu hingga hilir.

Selain itu Widodo Makmur Perkasa juga menggandeng UMKM lain dalam hal distribusi channel untuk produk akhir. “Untuk distribusi channel hanya butuh bekal [Rp]1,3 miliar bisa menjadi hub di tingkat provinsi, [Rp]400 juta tingkat kabupaten, [Rp]40 juta bisa di tingkat kecamatan,” katanya.

Sebelumnya, pengamat Ekonomi UMS, Anton A. Setiawan, mengatakan pengembangan UMKM tidak dapat mengandalkan hanya dari campur tangan pemerintah maupun mengandalkan kekuatan dari UMKM itu sendiri. Semua pihak disebut harus bisa berperan untuk menciptakan UMKM yang Tangguh dan berkembang.

BACA JUGA: Tak Bisa Bergerak Sendiri, Ini yang Dibutuhkan UMKM agar Bisa Berkembang

Anton A. Setiawan, mengatakan perlu upaya komprehensif yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan para pengusaha dalam membangun UMKM.

“Hal itu menjadi positif, sebab di Indoensia ini sering terjadi dilema dalam industrial policy, atau pemberian kebijakan bagi industri. Apakah akan memilih industri tertentu untuk dikembangkan. Dulu pernah berkembang one village one produc. Artinya ada satu kawasan yang ada produk unik yang dikembangkan. Kemudian hanya memberikan misalnya iklim investasi itu dan membiarkan berkembang,” kata Anton dalam kesempatan yang sama.

Dia mengatakan, secara ideal, UMKM tidak bisa berkembang sendiri. Dalam perkembangannya UMKM dapat membentuk klaster. Hal itu karena UMKM memiliki sumber daya terbatas baik dari sisi modal, peralatan maupun SDM.

“Berdasarkan penelitian kami sejak 2010, di beberapa klaster di jawa, itu di klaster yang bisa naik kelas, misalnya dalam satu klister ada 200 UMKM, yang naik kelas hanya 4 atau 5 UMKM dan mereka yang akan menjadi motor penggerak. Kata kuncinya memang UMKM tidak bisa bergerak sendiri, harus ada person atau pengusaha yang jadi pendorong pada level mikro,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.