Begini Strategi Pengusaha Jogja Hadapi Resesi Ekonomi 2023

Harianjogja.com, JOGJA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Jogja bersiap menghadapi ancaman resesi ekonomi tahun depan yang diperkirakan lebih berat dibandingkan krisis ekonomi 1998.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat turut dipersiapkan untuk mengantisipasi gejolak ini.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hampir semua negara di dunia mengalami risiko kemunduran ekonomi pada 2023.

Indonesia perlu mewaspadai gejolak tersebut, meski 2022 hingga 2023 ekonomi masih diprediksikan tumbuh di atas 5%. Namun, faktor eksternal menjadi sangat dominan dan ini mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia.

BACA JUGA : Dunia Pasti Resesi di 2023? Sri Mulyani Bersiasat

Ketua Apindo Kota Jogja, Sofian Tahir mengatakan organisasinya bekerja sama dengan Polda DIY menggelar pelatihan dan pendampingan bagi 900 UMKM di Kota Jogja dalam mampu menghadapi resesi ekonomi di 2023.

Pasalnya, salah satu dampak yang sering terjadi secara global adalah kenaikan BBM, maka UMKM dipersiapkan dengan beragam tips agar mampu bertahan ketika harga BBM naik.

Coaching clinic sebagai antisipasi resesi ekonomi 2023 ini merupakan kali pertama digelar dengan menyasar UMKM agar memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi situasi ekonomi yang lebih berat.

“Kegiatan untuk menghadapi kenaikan BBM dan resesi ekonomi 2023. Kami harus mendukung kekuatan UMKM di daerah dengan memberikan berbagai tip semacam melatih mereka,” katanya di sela-sela seminar bertajuk Strategi UMKM, Menghadapi Kenaikan BBM di salah satu hotel kawasan Kemantren, Kota Jogja, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan salah satu dampak kenaikan BBM yang paling umum dirasakan pelaku usaha adalah meningkatnya biaya produksi. Hal ini berpengaruh pada bahan baku pokok produksi dan mengurangi laba sehingga berpengaruh untuk melanjutkan usaha mereka.

Denga begitu, pelaku UMKM perlu memiliki wawasan pemetaan untuk melihat kekurangan usahanya baik dari sisi pemasaran, bahan baku maupun SDM.

“Kami memberikan akselerasi dan aksesbilitas fasilitas dari Pemerintah. Kami juga melakukan MoU dengan pemerintah Kota Jogja agar melibatkan UMKM di setiap kegiatannya," ujarnya.

Kesiapan pelaku usaha memang sangat dibutuhkan termasuk wilayah DIY agar kondusivitas masyarakat tetap terjaga dengan baik di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak seperti diharapkan.

Berdasarkan data BPS inflasi DIY saat ini berada di angka 5%. Ada beberapa sektor yang menjadi daya ungkit inflasi seperti kenaikan BBM memberikan pengaruh terhadap suatu usaha dan produksi.

BACA JUGA : IMF Beri Peringatan Ekonomi Global 2023 Bakal "Gelap Gulita"

Oleh karena itu produksi pelaku UMKM diarahkan pada kebutuhan yang bisa diterima masyarakat, serta harus mampu mengubah mindset untuk membuat inovasi produk.

“Kami secara periodik akan selalu berkomunikasi dengan stakeholder seperti dari Kadin, HIPMI, Apindo Dinas Koperasi dan UMKM untuk berkoordinasi karena memiliki peran masing-masing di sektor UMKM. Juga ditopang sektor perbankan dan regulasi pemerintah," kata Kasubdit II Ditintlekam Polda DIY AKBP Dwi Prasetyo dalam seminar tersebut.

Wakil Ketua Bidang UMKM Apindo Jogja Wulan menyatakan adanya kenaikan BBM belum lama ini sebenarnya sudah menjadi situasi sulit bagi pelaku usaha. Apalagi ke depan ada prediksi resesi di 2023, krisis pangan hingga energi.

Agar tidak kaget seperti saat pandemi Covid-19, maka sejak saat ini harus dipersiapkan. Ia mencontohkan saat pandemi, beberapa pelaku UMKM melakukan efisiensi dengan melihat kondisi keuangan.

"Kemudian harus ada inovasi di bisnisnya masing-masing sesuai karakter, bisa beralih sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya saat pandemi kemarin, orang tidak mungkin datang ke warung makan, lalu dibikinlah frozen food," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.