Penyaluran KUR Syariah BPD DIY Capai Rp21,5 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA—Bank BPD DIY Syariah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah telah mencapai Rp21,5 miliar, dari plafon KUR Syariah 2023 di angka Rp100 miliar.

Pemimpin PT Bank BPD DIY Cabang Syariah, Hasib Sunarso menjelaskan masih ada Rp78,5 miliar akses KUR yang bisa diakses masyarakat. Bagi masyarakat yang mau mengajukan pinjaman KUR agar bisa segera mengurus. Berkaca dari tahun lalu, kuota sudah habis pada semester pertama, sementara peminat baru baru datang pada akhir tahun.

BACA JUGA : Sukses Bisnis Bersama KUR Syariah Pegadaian

"KUR kami plafon Rp100 miliar, dua bulan jalan sudah tersalurkan Rp21,5 miliar. Kalau ajukan pembiayaan KUR silahkan saja, takutnya seperti tahun lalu kuota habis peminat datang," ucapnya di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jumat (14/4/2023).

Bagi masyarakat yang mau mengakses produk KUR bisa datang langsung ke kantor layanan yang tersebar di beberapa lokasi. Ada tiga skema pembiayaan KUR super mikro sampai Rp10 juta, skema mikro Rp10-100 juta, dan skema kecil di atas Rp100-500 juta.

"Syaratnya mudah sekali dengan identitas diri dan lainnya. Kami siap membantu mengarahkan."

Lebih lanjut dia menyampaikan KUR Syariah secara prinsip menggarisbawahi transparansi dan menghindari spekulasi. Beberapa produk BPD menurutnya sudah mengakomodir transparansi misalnya penggunaan produk digital. Transaksi menggunakan m-banking, QRIS semua tercatat.

BACA JUGA : Catat! Mulai Juli Pegadaian Tawarkan KUR Syariah

"Selalu melakukan pembiayaan dengan menghindari spekulasi, ini prinsip teman-teman syariah. Kemudian prinsip transparansi dan melakukan pencatatan."

Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan tingkat literasi keuangan syariah masih rendah, yakni baru 9,14 persen dan inklusinya 12,12 persen secara nasional. Masyarakat belum memahami karakteristik produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh jasa layanan keuangan konvensional dan syariah.

Lebih lanjut dia menyampaikan, berdasarkan survei, literasi dan keuangan syariah lebih rendah dari inklusi dan literasi secara umum. Fenomena ini mencerminkan kondisi pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terkait keuangan syariah secara umum masih rendah.

"OJK telah menyusun road map untuk mendorong indeks literasi dan inklusi keuangan 2021-2025 salah satu segmen yang disasar adalah UMKM sebagai sasaran prioritas. Perempuan jadi salah satu prioritas inklusi keuangan 2023," paparnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.