Demi Naik Kelas, UMKM Bantul Didorong Pakai QRIS

Harianjogja.com, BANTUL—Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul didorong naik kelas dengan menggunakan QRIS untuk menaikkan omzet usaha. Program digitalisasi UMKM ini dinilai mampu mendongkrak omzet pelaku usaha.

Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS, Lana Lana Soelistianingsih menjelaskan, ketercakupan pelaku UMKM yang menggunakan QRIS di Indonesia masih sangat rendah. Untuk itu sosialisasi harus terus digencarkan agar UMKM mau dan membuka layanan pembayaran melalui QRIS.

“Masih 25 jutaan yang punya QRIS. Dengan dia punya QRIS pasti punya simpanan di bank, punya Rp5 miliar ya dibagi-bagi saja Rp2 miliar ke sejumlah bank karena kita hanya jamin sampai segitu,” katanya dalam Sosialisasi Inklusi dan Literasi Keuangan 2023 di Pendopo Parasamnya Kabupaten Bantul, Jumat (12/5/2023).

Menurut Lana, layanan QRIS sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Sekarang masyarakat sudah sangat banyak yang tidak lagi menggunakan uang tunai saat bertransaksi. Hanya saja produk usahanya harus pula ditingkatkan dengan layanan yang optimal dan harga yang terjangkau.

“QRIS sangat dibutuhkan dalam transaksi, pelaku usaha dan UMKM harus punya tabungan di bank. kalau khawatir nabung di bank ya tidak perlu lagi karena ada LPS yang kasih jaminan kepada nasabah,” ungkap dia.

BACA JUGA: Mulai Hari Ini, QRIS Bisa Digunakan di Malaysia

“Ruang untuk UMKM tumbuh dengan penggunaan QRIS itu sangat besar, karena dimana saja bisa transaksi. Saya kira peningkatan omzet tidak terbatas yang penting jualan disukai dan kualitas bagus dengan harga relatif terjangkau,” tambahnya.

Sampai dengan Maret 2023 total rekening yang dijamin penuh oleh LPS di bank umum ada sebanyak 510,87 juta rekening atau 99,93 persen dari total rekening. Sementara untuk BPR/BPRS ada sebanyak 15,33 juta rekening atau 99,98 persen yang dijamin penuh.

“Kami bersama dengan OJK dan BI terus menyosialisasikan bahwa kami ingin menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi ini bagian dari kolaborasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem keuangan kita solid secara kebijakan,” ungkapnya.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut, selama satu dekade terakhir sebenarnya inklusi keuangan telah meningkat pesat di berbagai negara berkembang, namun hal tersebut masih menjadi tantangan untuk kelompok perempuan.

"Kepemilikan rekening di negara berkembang dan berpenghasilan tinggi menunjukkan hasil kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun kalau di negara berkembang, kesenjangan gender dalam kepemilikan akun masih tinggi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.