Gaji PPPK Ditanggung APBN, DPRD DIY Soroti Potensi Pengurangan DAU
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Eks Hotel Mutiara./ Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bakal membangun sentra UKM di eks Hotel Mutiara.Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi mengatakan pembangunan fisik rehab luar ditargetkan bakal rampung pada Oktober mendatang.
Namun setelah itu masih akan dilanjutkan pembangunan untuk tambahan-tambahan. Sehingga diharapkan bisa rampung dan digunakan pada 2025 mendatang.
"Pembangunan sekarang sudah, Oktober selesai fisik rehab luar, tapi 2024 masih ada keberlanjutan untuk tambahan. 2025 bisa [selesai] harapannya," ucapnya, Minggu (15/10/2023).
Ke depan masih akan dibahas lagi spesifikasi dari UKM premium yang akan bertempat di eks Hotel Mutiara ini. Akan disusun terkait kajian dan pengelolaanya.
"Kami baru bangun sekarang ke depan kami kembangkan ke produk UKM yang nantinya ada spek-spek khususnya premium dalam arti kita baru susun kajian pengelolaanya," lanjutnya.
BACA JUGA: Jadi Sentra UMKM Premium, Eks Hotel Mutiara Mulai Direnovasi
Sebelumnya dia menyampaikan gedung tersebut akan menjadi sentra pelaku UKM berbasis ekonomi kreatif (ekraf). Nantinya sejumlah UKM yang telah lolos kurasi akan dapat mempromosikan ide dan produknya di gedung tersebut.
"Disitu akan jadi pusat pelaku ekonomi kreatif yang nantinya produknya ada disitu, jualannya disitu. Namun harus memenuhi standar yang kita tentukan, seperti lolos kurasi."
Menurutnya pelaku UKM yang dapat menempati gedung tersebut harus terdaftar dalam Sibakul, kemudian juga harus memiliki manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kelembagaan yang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.
DJP mencatat 5.600 wajib pajak masuk cakupan pajak minimum global dengan tarif 15%. Pemerintah menghadapi tantangan penerimaan dan daya saing investasi.
BGN menginvestigasi dugaan penganiayaan di KPPG Bogor dan menyiapkan sidang etik kepegawaian terhadap terduga pelaku berinisial GD.
Generasi muda Gunungkidul diajak peduli kesehatan jiwa melalui Ruang Cerita Orang Muda. Pemkab juga menggandeng 11 mahasiswa UGM untuk layanan konseling.
Protes biaya hidup di Prancis pada 17 Oktober 2026 dilaporkan berujung kerusuhan. Sekitar 1.200 orang ditangkap menurut naskah sumber.