BI DIY: Ketangguhan Ekonomi Daerah Berbanding Lurus dengan Indeks Digitalisasi

Harianjogja.com, JOGJA— Bank Indonesia (BI) Perwakilan DIY menyampaikan semakin tinggi indeks digitalisasi daerah maka akan berbanding lurus dengan ketangguhan ekonomi suatu daerah. Kepala Perwakilan BI DIY, Ibrahim mengatakan daerah yang sudah digital ditunjukan dengan indeks digitalisasi daerah di atas 81 poin.

Daerah yang menerapkan digital maka saat ada goncangan seperti saat pandemi atau recovery tidak akan terlalu terguncang ekonominya.

BACA JUGA : Gojek Dukung Pengembangan UMKM dan Ekonomi Digital di Kabupaten Sleman

"Kontraksi yang dialami akan relatif resilience, mild, atau rendah dibandingkan pemerintah daerah yang proses digitalisasi nya masih di tahap awal, yakni inisiasi di sini masih terlihat 19,7% sementara fase Pemda yang digital dia relatif lebih resilience penurunannya tidak terlalu dalam," jelasnya dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (12/12/2023).

Daerah yang sudah digital capaian dan realisasi belanjanya sangat positif. Ini artinya digitalisasi sangat berkorelasi positif. Menurutnya daerah yang sudah memasuki fase digital tingkat serapan anggarannya di atas 90%.

Berbeda jauh dengan daerah-daerah yang masih di tahap inisiasi. Sehingga sangat penting baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait menggalakkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Bagaimana mengoptimalkan sumber keuangan daerah untuk membangun potensi masyarakat yang ada," lanjutnya.

Ibrahim mengatakan ada beberapa hal yang bisa menjadi ruang improvement ke depan terkait dengan ETPD. Banyak hal yang bisa didorong untuk kemajuan dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait dengan urgensi digitalisasi keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan indikator-indikator yang sudah menunjukkan perbaikan.

"Tapi tidak bisa berhenti di situ, karena ada beberapa ruang improvement. BI bersama lembaga terkait termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemda kami lakukan sinergi untuk mendukung penguatan ETPD."

BACA JUGA : Ditanya soal Preferensi Menteri Ekonomi, Ini Kriteria dari Ganjar

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi urgensi, terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, guna mendorong kesejahteraan masyarakat.  

Di DIY penguatan teknologi digital, membutuhkan peran aktif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Proses digitalisasi, dilakukan untuk terus menjaga dan mengawal inovasi digitalisasi transaksi keuangan Pemda, sehingga dapat berimplikasi positif pada peningkatan PAD, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

"Kesemua aspek ini, tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan secara holistik di DIY," ucapnya.

Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada sisi penerimaan, Pemda DIY, telah menyediakan berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai, bekerjasama dengan BPD DIY sebagai bank RKUD [Rekening Kas Umum Daerah]," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.