Perangi Stunting, PLN Berikan Dukungan Penuh Lewat Program Desa Mandiri Gizi

SUKOHARJO—PT PLN (Persero) tidak hanya berperan serta dalam menjaga kelistrikan tetapi juga menjalankan berbagai program yang memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Dalam masalah penuntasan angka stunting membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) hadir berikan bantuan untuk perangi stunting di Kabupaten Sukoharjo.

Berkolaborasi bersama yayasan nonprofit Bumi Tunas Hijau (BUTUH), PLN turut memberikan bantuan kepada masyarakat Sukoharjo.

Yayasan BUTUH telah menghasilkan sejumlah inovasi maupun berbagai macam program penanganan dan pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Mochamad Soffin Hadi, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY menyampaikan bahwa ini merupakan partisipasi PLN dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"PLN UID Jawa Tengah-DIY berkomitmen dalam menurunkan stunting. Kolaborasi dengan Yayasan Bumi Tunas Hijau dan pihak terkait adalah upaya nyata kami. Kami terus mendukung program-program ini untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat," jelas Soffin Hadi.

Menurut Aryta Wulandari, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo, bantuan dari PLN ini merupakan wujud dari kepedulian PLN dalam menekan angka stunting.

“Kami berikan bantuan yang berupa TJSL untuk pelaksanaan implementasi program Desa Mandiri Gizi di Daerah Polokarto Sukoharjo kepada Yayasan Butuh, di mana penerima manfaat dari kegiatan ini adalah sebanyak 207 kepala keluarga atau kurang lebih 621 orang. Polokarto merupakan kecamatan di sisi timur Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu wilayah lumbung pangan. Namun angka stunting di Polokarto cukup tinggi. Bahkan salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, untuk itu kami memilih untuk memberikan bantuan di sana,” ucap Aryta.

Arys Buntoro, pendiri Yayasan BUTUH, mengatakan bahwa ia ingin berkontribusi aktif membantu pemerintah dalam program cekal stunting yang berkelanjutan. “Polokarto merupakan lumbung pangan, tetapi angka stunting-nya cukup tinggi, maka dari itu kami berkolaborasi dengan PLN untuk membantu masyarakat disini. Terima kasih kepada PLN, pemerintah dan seluruh pihak yang membantu,” tutur Arys.

Program yang dijalankan Yayasan BUTUH cukup beragam, salah satunya adalah pembuatan warung serba ada (Waserda) di enam Desa di Kecamatan Polokarto. Sasarannya Desa Mranggen, Kemasan, Bakalan, Polokarto, Bulu dan Jatisobo.

Di dalam Waserda ini menjual 100 jenis barang kebutuhan masyarakat, termasuk produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masing-masing desa seperti hasil pertanian dan peternakan warga. Bentuk bantuan yang diberikan PLN untuk Waserda adalah bangunan warung lengkap dengan dagangan dan perabot di dalamnya, termasuk gaji operasional untuk pengelola Waserda selama setahun.

Program berikutnya adalah pembuatan kandang ayam komunal lengkap dengan 600 bibit ayam petelur. Kandang ini dibangun di enam desa di Kecamatan Polokarto. Penerima manfaat dari program ini adalah penderita stunting di enam desa tersebut, salah satunya dibangun di Dusun Panguripan, Desa Polokarto.

BACA JUGA: Peringatan Hari Listrik Nasional 2023, PLN Gelar Khitanan Massal

Arys menambahkan bahwa kandang di Desa Polokarto sudah beroperasi, bahkan ayam-ayamnya sudah bertelur dan dibagikan ke penderita stunting. Selain kandang ayam dan Waserda, di enam desa tersebut juga dibuatkan kebun gizi.

Kebun tersebut ditanami aneka sayuran untuk pemenuhan gizi keluarga, yang di dalamnya terdapat kasus stunting. Selain bantuan berupa natura, juga dilaksanakan program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat. Program ini digagas agar masyarakat memiliki kompetensi terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting.

Melalui pelatihan tersebut kemudian dibantu “relawan gizi” untuk memantau dan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting ini. Seluruh program tersebut telah dijalankan sejak Agustus lalu, dan akan berakhir satu tahun mendatang pada Agustus 2024.

“Sudah berjalan dan akan berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PKK, relawan gizi, dan seluruh lapisan masyarakat,” tutup Arys.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.