Sepanjang 2023 OJK DIY Terima 1.639 Aduan, Mayoritas Sektor Perbankan

Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menerima 1.639 aduan sepanjang 2023. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 972 aduan.

Kepala OJK Perwakilan DIY, Parjiman, mengatakan 1.639 aduan disampaikan lewat berbagai kanal. Sedikitnya 352 aduan diterima melalui layanan surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sebanyak 1.287 aduan melalui layanan walk in customer. Data walk in customer Januari - Desember 2023 termasuk penipuan investasi dan pinjaman online (pinjol) ilegal, masing-masing 15 dan 224 aduan.

Jumlah aduan pada tahun lalu meningkat karena ada perubahan metode layanan. Walk in customer dimulai pada 16 April 2022. Sepanjang pandemi sampai tanggal tersebut, layanan hanya disediakan secara daring.

BACA JUGA: OJK Dikabarkan Bantu Warga Gagal Bayar Gegara Pinjol, Faktanya Seperti Ini

“Mungkin yang dulunya tidak tahu kantor kami buka layanan akhirnya banyak yang datang,” ucapnya, Kamis (25/1/2024).

Layanan melalui APPK baru dimulai pada 2021. Sebelum itu, aduan banyak disampaikan melalui. Setelah ada APPK, aduan melalui surat turun.

“Kemudian mungkin masyarakat ada belum tahu, jadi aduan melalui surat meningkat lagi,” kata dia.

Permasalahan yang paling banyak diadukan berdasarkan surat masuk dan APPK paling banyak adalah perbankan yang jumlahnya 332. Aduan sektor perbankan terkait dengan restrukturisasi kredit, keringanan pelunasan, dan keberatan lelang agunan. Selanjutnya sektor pembiayaan yang jumlahnya 50 dan terkait dengan restrukturisasi kredit, keberatan biaya tambahan/denda, dan keberatan penarikan kendaraan.

Sebanyak 19 laporan terkait dengan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya, 19 aduan terkait ketidaksesuaian perhitungan, agunan/jaminan, restrukturisasi kredit/pembiayaan. Selanjutnya non LJK ada 12 aduan tentang fintech ilegal, penagihan tidak beretika, dan penawaran investasi ilegal. Aduan paling rendah terkait asuransi sebanyak delapan aduan yang meliputi klaim asuransi berjangka, pencairan jaminan pelaksanaan, dan klaim asuransi kredit.

Aduan paling banyak berasal dari sektor perbankan karena sektor ini yang paling banyak diakses masyarakat.

“Hampir semua orang punya rekening tabungan. Tetapi belum semua orang punya asuransi,” ucap Parjiman.

Sasaran literasi dan inklusi keuangan pada 2024 seusai Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) mencakup 10 prioritas, namun dirampingkan menjadi lima. Pertama adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun di DIY tidak ada daerah yang masuk kategori 3T. Sasaran selanjutnya adalah petani dan nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri.

“Beberapa tahun terakhir sangat gencar perluasan pemerataan literasi disabilitas. Tahun kemarin sudah dan ini kelanjutannya. Kami masifkan lagi untuk penyandang disabilitas,” kata dia.

BACA JUGA: Baca Aturan Baru OJK! Debt Collector Hanya Boleh Menagih Senin-Sabtu Jam 08.00-20.00

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan berdasarkan survei literasi keuangan akhir 2022, capaian literasi keuangan baru 49,68%, padahal tingkat inklusinya sudah 85%.

Data ini menunjukkan lebih banyak masyarakat yang mengakses atau menggunakan produk jasa keuangan tapi belum terliterasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan, sebab Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2024 inklusi keuangan mencapai 90%.

“Artinya yang paham baru 49,68 persen, tapi yang pakai 85 persen. Banyak orang yang sudah menggunakan produk keuangan tapi belum paham-paham amat,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.