Disdikpora DIY Susun SOP Pencegahan Kekerasan di Sekolah, Ditarget Rampung 3 Bulan
Disdikpora DIY menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. SOP ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Otoritas Jasa Keuangan-OJK/Antara
Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan DIY menargetkan inklusi keuangan bisa mencapai di atas 90% tahun ini. Kepala OJK Perwakilan DIY, Parjiman mengatakan saat ini sedang dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 oleh OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia mengatakan survei masih terus berjalan dan diharapkan bisa dirilis pada Maret atau April 2024. Rilis akan dilakukan secara nasional.
BACA JUGA : OJK DIY Berharap Bayar UKT dengan Pinjol Jadi Opsi Terakhir
"Kami harapkan hasilnya sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden, yaitu di tahun 2024 target 90% untuk inklusi. Untuk survei sekarang ini kan sebenarnya yang 2023, yang tahun 2024 mungkin kami lakukan lagi," ucapnya, Selasa (20/02/2024).
Menurutnya survei rutin dilakukan setiap tiga tahun sekali, namun rencananya akan dilakukan setahun sekali dengan bekerjasama dengan BPS. Untuk mengetahui target yang dicanangkan Presiden.
Di DIY menurutnya sensus terakhir dilaksanakan pada 2022 untuk yang tiga tahunan. Capaian inklusi keuangan sudah di angka 82% pada 2022. Harapannya hasil dari SLIK yang belum keluar bisa di atas 90% untuk inklusinya.
"Iya [target di atas 90%] syukur-syukur hasil sensus sudah, walaupun sensus ini tahun 2023, harapannya sudah bisa mencapai 90%," paparnya.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini merupakan survei pertama yang dilakukan oleh BPS bersama OJK. BPS, kata dia, berkontribusi mengukur secara independen tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Adapun, survei itu mencakup 10.800 rumah tangga dengan sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 120 kabupaten/kota se-Indonesia "Kami gunakan sampling probabilitas, ada 120 kabupaten/kota plus delapan kota tambahan yang ada cabang OJK-nya. Hasilnya akan kami rilis sekitar Maret," ujarnya.
Dia menjelaskan sampel diambil secara random dengan sebaran pendidikan dari kepala rumah tangga yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sampel. Adapun, latar Pendidikan sampel diambil mulai dari bawah, yakni SMP dan SMA, hingga setelah SMA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disdikpora DIY menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. SOP ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.