BI DIY Sebut Biaya Kuliah Berpotensi Kerek Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA—Bank Indonesia (BI) DIY menilai biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi berpotensi mengerek angka inflasi di DIY. Terlebih belakangan muncul wacana adanya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Kepala Perwakilan BI DIY, Ibrahim menyampaikan capaian inflasi DIY April 2024 sebesar 0,09% secara bulanan (month-to-month/mtm) sudah baik. Akan tetapi di bulan-bulan berikutnya inflasi pada kebutuhan akademi/perguruan tinggi harus diwaspadai.

Dia mengatakan berdasarkan survei biaya hidup 2022, akademi/perguruan tinggi masuk 10 besar komoditas yang berpengaruh pada inflasi DIY.

Di Kota Jogja, akademi/perguruan tinggi ada di posisi ke-5 dengan bobot 3,41%; sementara di Gunungkidul ada di posisi ke-8 dengan bobot 2,11%.

Menurutnya jelang tahun ajaran baru kebutuhan biaya sekolah akan naik. Belum lagi ada kabar kenaikan UKT. "Stabilnya inflasi yang ada di DIY ini harus tetap diwaspadai," kata dia dalam acara Ngobrol Santai dengan Media di Resto Omah Dhuwur, Kamis (16/5/2024).

Ibrahim menjelaskan kebutuhan untuk akademi di Kota Jogja lebih tinggi kemungkinan karena literasi pendidikannya lebih baik daripada Gunungkidul. Dengan begitu pengeluarannya pun lebih besar. "Enggak berarti ke depan enggak ada tantangan, perlu kewaspadaan bersama," ucap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kebutuhan utama penyumbang inflasi di Kota Jogja pertama adalah bensin dengan bobot 4,55%; tarif listrik dengan bobot 4,50%; dan kontrak rumah bobot 3,89%.

Sementara di Gunungkidul kebutuhan utama penyumbang inflasi adalah bensin dengan bobot 5,75%; beras bobot 5,66%; dan tarif listrik 5,45%. "Kenapa Kabupaten Gunungkidul dimasukkan dalam menghitung inflasi DIY? Agar profilnya bisa lebih merata. Sebab selama ini di beberapa provinsi kebanyakan hanya daerah perkotaan yang dihitung inflasinya. Melengkapi profil yang tadinya kota saja, ditambah kabupaten," ucap Ibrahim.

Program 4K

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, Hermanto mengatakan BI DIY berpartisipasi dalam upaya pengendalian inflasi dengan mengacu pada program 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Menurutnya melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ada tujuh program yang dilakukan. Seperti penguatan ketahanan komoditas strategis.

BACA JUGA: Unik! Nangka Muda Masuk 5 Besar Penyumbang Inflasi Tertinggi di Kota Jogja

Dia mengatakan ada tiga pangan strategis yang dipilih yakni beras, cabai, dan bawang merah dengan andil masih sekitar 7% (year-on-year/yoy). “Ditargetkan bisa turun hingga di bawah 5 persen,” kata dia.

Selain itu, juga meningkatkan budidaya pengamanan mandiri tiga komoditas tersebut, serta optimalisasi kerja sama antardaerah, baik intraprovinsi maupun antarprovinsi.

“Berikutnya, mendukung dan memfasilitasi distribusi pangan. Kemudian digitalisasi data pangan, serta dukungan operasi pasar, dan yang terakhir koordinasi dan komunikasi. BI DIY turut aktif kendalikan inflasi.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.