Asuransi Wajib untuk Kendaraan, OJK Tunggu Penetapan Peraturan Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

BACA JUGA: Lagi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dipanggil KPK Kali Ini Kasus Suap Jalur Kereta Kemenhub

"Mencakup asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga third party liability (TPL)," ucapnya, Kamis (18/7/2024).

Dia menjelaskan asuransi ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan.

Menurutnya penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, program asuransi wajib TPL bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan. Juga membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman [dengan asuransi kendaraan bermotor], serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.