Pakar Pertanian UMY Ungkap Plus dan Minus Subsidi Pupuk Diganti Jadi BLT

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah berencana mengganti pupuk subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada petani. Menanggapi rencana ini Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UMY, Oki Wijaya menyebut rencana ini ada plus minusnya.

Dia menjelaskan ada beberapa alasan dibalik rencana perubahan ini. Pertama, subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran. Di mana subsidi tidak selalu diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkan. Atau pupuk bersubsidi justru dijual di pasar bebas dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, petani kecil sering tidak mendapatkan manfaat dari subsidi ini.

Kedua, pemerintah berharap bisa lebih mudah mengawasi penyalurannya. Ketiga, BLT dianggap lebih efisien dari segi anggaran karena mengurangi biaya distribusi dan birokrasi yang terkait dengan subsidi pupuk fisik.

"Terakhir meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah berharap petani bisa mendapatkan kebebasan lebih dalam mengatur kebutuhan mereka," kata Oki, Rabu (18/9/2024).

Akan tetapi menurutnya di sisi lain perubahan ini juga punya tantangan. Seperti potensi penyalahgunaan BLT untuk kebutuhan non-pertanian yang tidak mendukung produktivitas pertanian. Selain itu juga akan menyebabkan harga pupuk melonjak.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk bisa berdampak negatif khususnya bagi petani, sektor pertanian, dan ekonomi secara keseluruhan. Di antaranya biaya produksi pertanian meningkat, produktivitas menurun, pendapatan menurun, hingga penurunan daya saing pertanian.

Lebih lanjut dia mengatakan pola penyaluran pupuk yang ideal sangat penting untuk memastikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan optimalisasi produktivitas dalam sektor pertanian. Ia menyebut dalam teori ekonomi pertanian dan pemasaran pertanian, ada beberapa konsep yang relevan untuk merancang pola penyaluran pupuk secara ideal.

"Yaitu efisiensi pasar, aksesibilitas, ketepatan alokasi sumber daya, serta pembentukan harga yang adil," tuturnya.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Fokus Distribusi Pupuk Bersubsidi Ketimbang BLT

Oki menjelaskan, untuk mencapai efisiensi penyaluran pupuk ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, penetapan harga yang transparan dan efisien. Contohnya subsidi pupuk dapat dilakukan dalam bentuk subsidi langsung ke petani berdasarkan kebutuhan spesifik lahan dan tanaman, bukan subsidi harga pupuk secara umum.

Pendekatan ini menjaga harga pupuk sesuai pasar. Sementara petani menerima bantuan untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya.

Kemudian, distribusi berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah. Ia mencontohkan negara bisa menggunakan sistem digital berbasis data yang mengidentifikasi wilayah dan kebutuhan lahan. Seperti di India yang sudah menggunakan Soil Health Card (Kartu Kesehatan Tanah) untuk mengukur kebutuhan pupuk dan jenis tanah.

"Lalu menyediakan pupuk yang sesuai dengan rekomendasi tersebut."

Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk distribusi dan pelacakan, kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam distribusi, subsidi yang lebih terarah, hingga pemberian edukasi untuk penggunaan yang efektif.

Sebelumnya, melansir dari JIBI/Bisnis.com Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati menyebut rencana transformasi mekanisme penyaluran subsidi pupuk langsung ke petani merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Basis distribusi subsidi akan berubah, dari sebelumnya kepada kelompok tani menjadi kepada masing-masing individu petani.

"Ini arahan Presiden, kemudian juga dilakukan tentunya melalui transfer direct cash," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.