PNM Mekaar Hadir Bantu Perempuan Pra Sejahtera Mengakses Modal

JOGJA—PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar hadir membantu perempuan dari keluarga prasejahtera mengakses modal usaha tanpa agunan. Tidak hanya modal finansial, PNM juga memberikan modal sosial dan intelektual.

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PT PNM, Razaq Manan Ahmad mengatakan pinjaman yang diberikan maksimal Rp15 juta dan rata-rata nasabah meminjam dengan nominal Rp4 juta. Menurutnya PNM juga memberikan training dan pendampingan sehingga nasabah bisa berdaya naik kelas dan sejahtera.

Dia menjelaskan pinjaman ini diberikan dengan pendekatan kelompok. Antar anggota kelompok saling mengenal dan tempat tinggalnya saling berdekatan. Bisa satu desa atau satu RT dipimpin ketua kelompok. "Model bisnis kami dalam memberikan pinjaman model kelompok. Dari 14,5 juta nasabah, 4,4 jutanya termasuk golongan miskin ekstrem," ucapnya dalam acara Talkshow Bulan Inklusi Keuangan bertajuk Wujudkan Masyarakat Cerdas Finansial di YouTube Harian Jogja, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya pendekatan kelompok ini memudahkan dalam melakukan kontrol. Ada pertemuan rutin setiap minggu saat pencairan dan pembayaran angsuran. Upaya pemberdayaan dilakukan di dalam kelompok mingguan ini. Meski tanpa agunan menurutnya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) cukup rendah yakni di 1,44%.

Lebih lanjut dia menjelaskan tidak hanya yang sudah punya usaha, yang baru berniat usaha juga bisa mengakses pinjaman lewat program Mekaar. Syaratnya mau ikut pemberdayaan, sehingga bisa punya usaha dan harus mendapat persetujuan dari kelompoknya. "Memang visi kami bagaimana caranya berdayakan keluarga pra sejahtera melalui perempuan," jelasnya.

Gap Literasi & Inklusi Keuangan

Sudah ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses permodalan salah satunya melalui program Mekaar. Di sisi lain masih ada pekerjaan rumah gap antara literasi dan inklusi keuangan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yunianto mengatakan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan masyarakat tahun 2023 sebesar 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangannya mencapai 75,02%.

Artinya dari 100 masyarakat 65 sudah paham tentang produk dan layanan jasa keuangan, sementara yang mengakses ada 75. Ada gap sekitar 10% masyarakat sudah mengakses produk atau layanan jasa keuangan tapi belum memahami.

Menurutnya OJK bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak mulai dari akademisi, Industri Jasa Keuangan (IJK), Pemerintah Daerah (Pemda) dan media untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. "Harapannya paling tidak gapnya semakin mengecil, artinya masyarakat yang sudah gunakan produk dan layanan jasa keuangan sudah tahu manfaat dan risiko," jelasnya.

Eko mengatakan OJK telah menerbitkan peraturan terkait perlindungan konsumen. Mewajibkan pelaku jasa keuangan memberikan pemahaman kepada nasabah atau calon nasabah terkait manfaat dan risikonya. "Sehingga saat terjadi wanprestasi ataupun apa itu mereka juga sudah tahu."

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan perbankan juga ikut mengambil peran dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. BPD DIY memberikan penjelasan secara konkrit kepada nasabah atau calon nasabah.

Masyarakat diharapkan bisa cerdas dalam memutuskan, sehingga dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan benar-benar paham. Punya wawasan tentang risiko, aspek hukum, hingga kemampuan finansial. "Industri keuangan berikan penjelasan secara konkret kepada nasabah atau calon nasabah," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.