BI Siapkan Data QRIS untuk Penilaian Kredit UMKM

Harianjogja.com, JOGJA—Data transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berpeluang membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses kredit. Bank Indonesia (BI) berencana memanfaatkan rekam transaksi tersebut sebagai salah satu acuan dalam penilaian kelayakan kredit atau credit scoring.

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan rencana itu dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut dia, data transaksi digital dapat menjadi modal bagi pedagang kecil untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan.

“Jadi ini paling tidak suatu keberhasilan di mana kita memberikan akses keuangan kepada para merchant di bawah, merchant-merchant yang small juga yang nantinya data ini bisa menjadi semacam credit scoring. Ke depannya akan seperti itu,” kata Destry.

49,4 Juta Merchant QRIS, 97% Pelaku UMKM

Berdasarkan data BI hingga kuartal III 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta. Sementara itu, jumlah pedagang atau merchant yang menggunakan sistem pembayaran tersebut tercatat sebanyak 49,4 juta, dengan 97% di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Aktivitas transaksi QRIS juga terus meningkat. Pada kuartal III 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 75,8% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Besarnya ekosistem QRIS tersebut membuka peluang pemanfaatan rekam transaksi untuk mendukung penilaian kelayakan kredit. Bagi pelaku usaha kecil, data aktivitas pembayaran digital berpotensi menjadi informasi tambahan ketika mengakses layanan keuangan formal.

Destry mengatakan, upaya memperluas pemanfaatan QRIS sejalan dengan komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi kita sudah melakukan banyak hal, paling tidak karena kita ingin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artinya pertumbuhannya harus inklusif," ujar Destry.

BI-FAST Catat Transaksi Rp4.049 Triliun

Selain QRIS, Destry menyoroti peran BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran yang memungkinkan transaksi dilakukan selama 24 jam. Menurut dia, layanan pembayaran cepat tersebut juga memberikan efisiensi ekonomi.

“Jadi belum banyak bank sentral atau negara lain yang sudah mempunyai fast payment (BI-FAST). Kita sudah mempunyai fast payment di mana itu penghematannya secara ekonomi juga luar biasa,” ujarnya.

Pada kuartal III 2026, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 1,631 miliar transaksi. Jumlah itu tumbuh 31,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi nilai, transaksi BI-FAST mencapai Rp4.049 triliun, meningkat 33,91% secara tahunan.

Data tersebut menunjukkan penggunaan infrastruktur pembayaran digital terus berkembang. BI melihat perluasan pemanfaatan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari upaya mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses keuangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.